Eks Komisioner: KPU Bisa Bikin Jadwal Terpisah untuk Verifikasi 12 Partai Lama

Kompas.com - 17/01/2018, 18:06 WIB
Komisioner dan sejumlah eks komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menggelar konferensi pers menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 173 Undang-undang Pemilu di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (17/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisioner dan sejumlah eks komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menggelar konferensi pers menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 173 Undang-undang Pemilu di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU) periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay memberikan masukan kepada komisioner KPU guna pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK tersebut mewajibkan KPU melakukan verifikasi seluruh partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019, termasuk partai-partai yang sudah menjadi peserta pemilu 2014.

Salah satu kekhawatiran dari pelaksanaan putusan MK itu adalah potensi dilanggarnya ketentuan batas waktu penetapan peserta pemilu yang diatur dalam Pasal 178 (2) UU Pemilu.

Baca juga : Jika Tak Ada Verifikasi Faktual, Hasil Pilpres 2019 Rentan Digugat ke MK

Menurut Hadar, dalam melaksanakan putusan MK tersebut KPU bisa membuat jadwal tersendiri yang tidak mengikat. Pasal 178 (2) tersebut dibangun untuk verifikasi partai politik yang baru.

"Sehingga kalau saja dibuat step baru dan tidak seperti pasal 178 (2), itu sebetulnya tidak ada pelanggaran UU yang terjadi," kata Hadar dalam diskusi di Media Center KPU, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Pasal 178 (2) memerintahkan KPU untuk menetapkan partai politik peserta pemilu 14 bulan sebelum pemungutan suara. Berarti KPU harus menetapkan partai politik peserta pemilu pada 17 Februari mendatang.

Baca juga : KPU Tegaskan Partai Lama Belum Selesaikan Proses Verifikasi

Hadar lebih lanjut menuturkan, dengan membuat jadwal baru untuk verifikasi 12 partai lama, maka KPU bisa mematuhi putusan MK sekaligus pasal-pasal lain dalam UU Pemilu.

"Jadi untuk parpol lain yang dimaksud putusan MK itu dapat dibuat jadwal tersendiri dan itu merupakan otoritas dari KPU sebagai penyelenggara pemilu," kata Hadar.

Setelah memberikan pandangan dan masukan kepada KPU, Hadar menyampaikan ia akan memberikan pandangan dan masukan kepada pemerintah soal pelaksanaan putusan MK ini.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Nasional
Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Nasional
Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X