Komwas Peradi Koordinasi dengan KPK Terkait Sidang Kode Etik Fredrich

Kompas.com - 17/01/2018, 17:10 WIB
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). Tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara KTP Elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto tersebut resmi ditahan KPK setelah sebelumnya ditangkap KPK pada Jumat (12/1) malam. ANTARA FOTO / ELANG SENJAMantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). Tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara KTP Elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto tersebut resmi ditahan KPK setelah sebelumnya ditangkap KPK pada Jumat (12/1) malam.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pengawas Peradi Rasyid Ridho mengatakan, tujuan kedatangannya ke KPK dalam rangka koordinasi terkait kasus Fredrich Yunadi.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich, yang merupakan anggota Peradi, menjadi tersangka dan ditahan KPK terkait kasus dugaan menghalangi dan merintangi kasus e-KTP.

Dalam kasus e-KTP, Setya Novanto merupakan salah satu tersangka.

Rasyid mengatakan, koordinasi ini dalam rangka proses sidang kode etik profesi terhadap Fredrich.

Baca juga: Datangi KPK, Komisi Pengawas Peradi Ajukan Audiensi Bahas Kasus Fredrich

Menurut Rasyid, tidak ada aturan yang menentukan proses etik atau pidana yang harus didahulukan.  

"Makanya, kami koordinasikan bagaimana baiknya. Mungkin kalau kami mau ke sini lagi untuk periksa tersangka dalam rangka kode etik, ya enggak perlu keluar, di sini juga cukup. Nah, inilah makanya nanti kami bicara satu, dua hari ini," kata Rasyid, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Dua anggota Komisi Pengawas Peradi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2018).Kompas.com/Robertus Belarminus Dua anggota Komisi Pengawas Peradi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2018).

Rasyid menjelaskan, pembentukan Komisi Pengawas Peradi agar advokat melaksanakan tugasnya sesuai kode etik dan mencegah terjadinya pelanggaran etik.

"Tapi kalau terjadi juga, maka kami akan melakukan langkah-langkah supaya ada sanksinya juga," ujar Rasyid.

Komisi pengawas juga bertugas mencari dan memeriksa pelanggaran etik. Nantinya, lanjut dia, mengadakan proses persidnagan adalah Dewan Kehormatan.

Baca juga: Pengacara Novanto Tolak Permintaan Fredrich Yunadi soal Boikot KPK

Soal sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik, akan diberikan sesuai ketentuan Undang-Undang Advokat.

"Kalau sanksi itu di dalam undang-undang kasih teguran lisan, kemudian surat, kemudian skorsing, dan pemberhentian," ujar Anggota Konwas Peradi lainnya, Kasipudin Nor.

Saat ini, Peradi menunggu respons KPK. 

"Nah, itu tunggu kabar koordinasi dulu. Tadi saya diterima via telepon saja oleh Pak Damanik. Jadi hanya via telepon saja," ujar dia.

Kompas TV Frederich juga membantah adanya tuduhan terhadap dirinya tentang pemesanan satu lantai Rumah Sakit Medika Permata Hijau.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X