Komwas Peradi Koordinasi dengan KPK Terkait Sidang Kode Etik Fredrich

Kompas.com - 17/01/2018, 17:10 WIB
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). Tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara KTP Elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto tersebut resmi ditahan KPK setelah sebelumnya ditangkap KPK pada Jumat (12/1) malam. ANTARA FOTO / ELANG SENJAMantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). Tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara KTP Elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto tersebut resmi ditahan KPK setelah sebelumnya ditangkap KPK pada Jumat (12/1) malam.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pengawas Peradi Rasyid Ridho mengatakan, tujuan kedatangannya ke KPK dalam rangka koordinasi terkait kasus Fredrich Yunadi.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich, yang merupakan anggota Peradi, menjadi tersangka dan ditahan KPK terkait kasus dugaan menghalangi dan merintangi kasus e-KTP.

Dalam kasus e-KTP, Setya Novanto merupakan salah satu tersangka.

Rasyid mengatakan, koordinasi ini dalam rangka proses sidang kode etik profesi terhadap Fredrich.

Baca juga: Datangi KPK, Komisi Pengawas Peradi Ajukan Audiensi Bahas Kasus Fredrich

Menurut Rasyid, tidak ada aturan yang menentukan proses etik atau pidana yang harus didahulukan.  

"Makanya, kami koordinasikan bagaimana baiknya. Mungkin kalau kami mau ke sini lagi untuk periksa tersangka dalam rangka kode etik, ya enggak perlu keluar, di sini juga cukup. Nah, inilah makanya nanti kami bicara satu, dua hari ini," kata Rasyid, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Dua anggota Komisi Pengawas Peradi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2018).Kompas.com/Robertus Belarminus Dua anggota Komisi Pengawas Peradi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2018).

Rasyid menjelaskan, pembentukan Komisi Pengawas Peradi agar advokat melaksanakan tugasnya sesuai kode etik dan mencegah terjadinya pelanggaran etik.

"Tapi kalau terjadi juga, maka kami akan melakukan langkah-langkah supaya ada sanksinya juga," ujar Rasyid.

Komisi pengawas juga bertugas mencari dan memeriksa pelanggaran etik. Nantinya, lanjut dia, mengadakan proses persidnagan adalah Dewan Kehormatan.

Baca juga: Pengacara Novanto Tolak Permintaan Fredrich Yunadi soal Boikot KPK

Soal sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik, akan diberikan sesuai ketentuan Undang-Undang Advokat.

"Kalau sanksi itu di dalam undang-undang kasih teguran lisan, kemudian surat, kemudian skorsing, dan pemberhentian," ujar Anggota Konwas Peradi lainnya, Kasipudin Nor.

Saat ini, Peradi menunggu respons KPK. 

"Nah, itu tunggu kabar koordinasi dulu. Tadi saya diterima via telepon saja oleh Pak Damanik. Jadi hanya via telepon saja," ujar dia.

Kompas TV Frederich juga membantah adanya tuduhan terhadap dirinya tentang pemesanan satu lantai Rumah Sakit Medika Permata Hijau.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Nasional
Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Nasional
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Nasional
Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Nasional
Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Nasional
Hari Perempuan Internasional Jadi Momentum untuk Mendorong Pengesahan RUU PKS

Hari Perempuan Internasional Jadi Momentum untuk Mendorong Pengesahan RUU PKS

Nasional
Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Nasional
Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Nasional
Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Nasional
Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Nasional
Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Nasional
Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X