Ikut Pilkada, Aktor Hengky Kurniawan Sebut Tidak Ada Mahar Politik

Kompas.com - 17/01/2018, 14:24 WIB
Aktor sekaligus model Hengky Kurniawan Chova mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengurus administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Rabu (17/1/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusAktor sekaligus model Hengky Kurniawan Chova mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengurus administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Rabu (17/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan Chova meyakinkan bahwa tidak ada mahar politik yang diminta oleh partai pengusungnya.

Hengky menyatakan, lima partai politik yang mengusungnya bersama Aa Umbara, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak meminta mahar politik.

"Enggak, enggak, demi Allah enggak ada. Saya berani bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, kalau memang saya bohong, sudah saya enggak usah dipilih," kata Hengky saat mengurus administrasi LHKPN di KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

"Jadi lima partai pendukung saya ini, Alhamdulilah tidak meminta mahar politik," ujar Hengky.

(Baca juga: Mahar Politik, Ini Sanksi yang Bisa Dikenakan ke Calon dan Parpol)

Menurut Hengky, para ketua partai pengusungnya di daerah punya semangat yang sama, yakni membangun Bandung Barat tanpa mahar politik.

"Mudah-mudahan ini menjadi contoh kalau seandainya saya terpilih dengan cost politik yang murah. Insya Allah kita fokus bekerja buat masyarakat Bandung Barat," ujar aktor sekaligus model itu.

Dia tidak memungkiri bahwa dalam proses sosialisasi dan konsolidasi, atau kegiatan sosial dalam pemilu, ada anggaran yang dikeluarkan. Misalnya, untuk biaya transportasi atau konsumsi. Ini termasuk untuk membayar honor saksi dalam pemilu.

"Tapi kami sepakat tidak money politic," ujar Hengky.

(Baca juga: Bawaslu Tindak Lanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng)

Menurut dia, wajar bila ada uang yang mesti dikeluarkan. Pihaknya saat ini menganggaran biaya Rp 1 miliar untuk membayar saksi.

"Itu kan nanti ditanggungnya berdua sama pasangan saya," ujar Hengky.

Pihaknya juga mengandalkan sumbangan dari masyarakat, seperti dalam hal membuat baliho.

"Kalau yang lain-lainnya, kami mengalir sajalah, karena banyak juga sumbangan dari masyarakat," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

Nasional
ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Nasional
Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Nasional
Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Nasional
DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Nasional
Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Nasional
Febri Diansyah Mundur dari KPK

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Nasional
Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Nasional
Kamis Ini, Kejagung Kembali Periksa Djoko Tjandra

Kamis Ini, Kejagung Kembali Periksa Djoko Tjandra

Nasional
Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X