Kompas.com - 17/01/2018, 13:38 WIB
Para nelayan Lamongan menggelar aksi demonstrasi menolak aturan pelarangan penggunaan cantrang oleh KKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. KOMPAS.com / HamzahPara nelayan Lamongan menggelar aksi demonstrasi menolak aturan pelarangan penggunaan cantrang oleh KKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo direncanakan menerima perwakilan nelayan penolak cantrang yang berunjuk rasa di seputaran Istana Presiden, Jakarta.

"Rencananya jam 14.00 WIB, mereka diterima Presiden," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantornya, Rabu (17/1/2018).

Nelayan Pantai Utara Pulau Jawa telah memenuhi jalan seputar Istana sejak Senin pagi. Mereka kebanyakan berasal dari Jawa Tengah.

Pertemuan ini merupakan janji Presiden Jokowi saat bertatap muka dengan perwakilan nelayan cantrang saat kunjungan kerja di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018) lalu.

(Baca juga : Jokowi Undang Nelayan Jateng ke Istana, Cantrang Dilegalkan Kembali?)

Nelayan menuntut pemerintah melegalkan cantrang sebagai alat penangkap ikan.

Dalam pertemuan Senin kemarin, Presiden Jokowi belum bisa mengambil keputusan. Presiden menegaskan, pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terkait pelarangan penggunaan cantrang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Intinya, pemerintah sudah memahami keluhan nelayan. Pemerintah berkomitmen atas peningkatan kesejahteraan para nelayan.

(Baca juga : KKP Pastikan Tetap Larang Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan)

Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan, perwakilan nelayan diundang ke Istana Presiden untuk kembali bertatap muka.

"Nanti (bertemu) lagi Rabu. Intinya tadi kita sudah bertemu, sudah sama-sama ketemu apa solusinya, hanya nanti lebih didetailkan lagi di Jakarta," ujar Jokowi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) sebelumnya menegaskan para nelayan tidak diperbolehkan kembali untuk menggunakan cantrang mulai 1 Januari 2018.

Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya penolakan kembali dari para nelayan terkait larangan penggunaan cantrang.

Meski demikian, jelas dia, pelarangan alat tangkap cantrang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenag akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Kemenag akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Nasional
Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Nasional
Kedatangan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Total 273.603.790 Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diterima Indonesia

Kedatangan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Total 273.603.790 Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Nasional
Menteri PPPA: Kunci Utama Menyiapkan Manusia Berkualitas Ada di Desa

Menteri PPPA: Kunci Utama Menyiapkan Manusia Berkualitas Ada di Desa

Nasional
Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Nasional
Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Nasional
Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Nasional
Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Nasional
Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Nasional
TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

Nasional
Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.