Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/01/2018, 08:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar Roem Kono membenarkan kabar akan dilantiknya Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

"Ya, benar (Idrus akan dilantik sebagai Menteri Sosial)," kata Roem melalui pesan singkat, Rabu (17/1/2018).

Khofifah diketahui telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial lantaran telah mendaftar sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jatim 2018.

Meski tak ada ketentuan untuk mundur bagi menteri yang maju dalam pilkada, Khofifah yang juga diusung Partai Golkar ini memilih mundur.

Khofifah Indar Parawansa maju pada Pilkada Jawa Timur didampingi Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur.

Idrus Marham saat ini sudah berada di Istana Kepresidenan. Namun, Idrus tidak memberikan konfirmasi saat ditanya apakah dia akan dilantik sebagai Menteri Sosial.

(Baca juga: Jokowi Reshuffle: Moeldoko dan Idrus Marham Masuk Kabinet)

Berdasarkan agenda kepresidenan yang diterima Kompas.com, Presiden Joko Widodo direncanakan melantik sejumlah pejabat baru, Rabu (17/1/2018) pukul 09.00, termasuk di dalamnya menteri baru pengganti Khofifah.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.id, selain melantik Idrus Marham menggantikan Khofifah, Presiden Joko Widodo juga akan melantik sejumlah pejabat hasil perombakan kabinet.

Adapun mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko bakal dilantik sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Presiden juga dikabarkan akan mengangkat beberapa staf khusus dan anggota baru Dewan Pertimbangan Presiden untuk menggantikan KH Hasyim Muzadi yang telah tutup usia.

Pelantikan akan dilakukan pagi ini di Istana Negara Jakarta berbarengan dengan pelantikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna yang sebelumnya Wakil KSAU.

Kompas TV Terkait pengganti Khofifah, JK belum bersedia membahasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com