Verifikasi Faktual Parpol, Keledai Pun Tak Mau Terantuk Batu yang Sama

Kompas.com - 16/01/2018, 21:16 WIB
IlustrasiKOMPAS/HANDINING Ilustrasi

Baca juga : Obesitas Undang-Undang Pemilu: Kemalasan dan Kepentingan

KPU yang sudah berpengalaman melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu, tentu mampu menjalankan pekerjaan tersebut. Namun KPU menghadapi dua masalah: pertama, waktu yang terbatas; dan kedua, dana yang tidak tersedia.

KPU memerlukan dana Rp 66 miliar untuk memverifikasi 12 partai politik yang dulu jadi peserta Pemilu 2014. Pemerintah dan DPR tidak bisa tidak harus memenuhi dana tersebut jika Pemilu 2019 ingin lancar.

Tantangannya tinggal bagaimana KPU memanfaatkan waktu sempit yang sudah dialokasikan oleh undang-undang.

Putusan MK yang meminta semua partai politik untuk diverifikasi atas pemenuhan persyaratan oleh KPU tersebut sesungguhnya telah terjadi pada Pemilu 2014. Jadi, ini untuk kedua kalinya MK membuat putusan yang sama atas isu yang sama pula.

Bedanya, saat itu MK melihat ada ketidaksetaraan syarat, antara partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2009 (sebagaimana diatur dalam UU No 10/2008) dengan Pemilu 2014 (sebagaimana diatur dalam UU No 8/2012).

UU No 8/2012 Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa partai politik (lama) yang memenuhi ambang batas perolehan suara nasional 3,5 persen (yang berarti partai politik yang memiliki kursi di DPR) langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Sedangkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, menurut UU No 8/2012 Pasal 8 Ayat (2), wajib memenuhi syarat: memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan; serta memiliki anggota minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

MK menilai, ketentuan UU No 8/2012 Pasal 8 Ayat (1) itu tidak adil, mengingat untuk menjadi partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2009, UU No 10/2008 membuat syarat lebih ringan: memiliki kepengurusan di 2/3 provinsi dan 2/3 kabupaten/kota; serta memiliki anggota minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

Baca juga : Berlawanan dengan Putusan MK, Pemerintah-DPR Sepakat Hapus Verifikasi Faktual

Kini, ketentuan syarat partai politik antara UU No 8/2012 dengan UU No 17/2017 sama. Pembuat undang-undang hanya mempertimbangkan kesamaan syarat, sehingga yakin betul MK akan menolak gugatan partai-partai baru.

Padahal partai-partai baru kini mempersoalkan situasi dan kondisi yang berbeda antara kemampuan partai politik untuk memenuhi syarat tahun ini dengan lima tahun lalu. MK mengabulkan gugatan itu, sehingga pembuat undang-undang terantuk batu yang sama untuk kedua kali.

Jika ditelisik lebih dalam, sesungguhnya semangat partai-partai lama (yang menguasai parlemen dan kementerian) untuk menghalangi atau mempersulit hadirnya partai politik baru sebagai peserta pemilu, yang menjadi pangkal masalah.

Sebab semangat itu membuat mereka membuat ketentuan-ketentuan yang tidak rasional dan tentu saja melanggar prinsip-prinsip pemilu demokrtatis, yang berarti pula melanggar konstitusi.

Ketentuan-ketentuan itu tidak hanya menambah rumit prosedur pemilu dan menelan banyak tenaga dan dana, tetapi juga menjauhkan proses pemilu dari substansinya. Soal ini akan kita bahan pada kolom berikutnya.

Simak dan nantikan Kolom Pemilu oleh Didik Supriyanto di Kompas.com. 

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAmir Sodikin
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X