JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, berdasarkan pengalamannya, tak ada mahar politik yang disyaratkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap calon kepala daerah yang akan diusung.
Hal ini disampaikannya menanggapi tudingan La Nyalla Mattalitti terhadap Prabowo.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu mengaku bahwa Prabowo meminta uang Rp 40 miliar kepadanya agar dicalonkan di Pilkada Jawa Timur 2018.
"Yang mulai ribut (itu) Gerindra. Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan (Pilkada DKI Jakarta) ke Pak Prabowo langsung aja diterima tanpa syarat-syarat. Tidak ada itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Baca juga: KPK dan Polri Belum Terima Laporan La Nyalla soal Mahar Politik
Apalagi, kata Kalla, larangan soal mahar politik jelas diatur dalam UU.
"Di UU tidak boleh ada money politics. Di UU sudah ada (larangan) tidak boleh ada terjadi money politics," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut.
Meski demikian, Kalla tak menampik bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk bertarung dalam pilkada tak murah.
"Ada yang mengatakan mahar politik, ada juga sebagai uang saksi, itu memang akibatnya ongkos untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur semakin mahal," ujar dia.
Baca juga: Jangan Sampai Publik Menilai Ini Bagian Bargaining Politik La Nyalla...
Sebelumnya, selain mengaku diminta Rp 40 miliar, La Nyalla juga mengklaim sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 miliar yang diserahkan kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto.
Dia juga diminta mencairkan cek senilai Rp 70 miliar untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra terkait pencalonan di Pilkada Jawa Timur 2018.