JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura kubu Syarifudin Sudding menolak untuk melakukan konsolidasi dan berdamai dengan kubu Oesman Sapta Odang (OSO).
Kubu ini akan segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti OSO.
"Dalam waktu dekat, kami akan selenggarakan munaslub. Paling lambat seminggu kedepan," kata Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana kepada Kompas.com, Selasa (16/1/2018).
Kubu Sudding sebelumnya sudah memberhentikan OSO dari posisi ketum Hanura. Sebaliknya, OSO yang didukung loyalisnya juga memecat Sudding dari posisi sekjen partai.
Namun, Dadang menegaskan bahwa kubunyalah yang memiliki kekuatan untuk melakukan pemberhentian dan munaslub karena didukung 27 DPD dan lebih dari 400 DPC.
"Maka, kemampuan untuk melakukan ada di kami, bukan di Pak OSO," kata dia.
Dadang mengatakan, setelah Munaslub terlaksana dan terpilih ketua umum definitif, partainya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(Baca juga: Kami Ingin Pak Wiranto Kembali Jadi Ketua Umum untuk Selamatkan Partai Hanura)
Ia berharap surat keputusan Menkumham yang baru bisa segera terbit sehingga kepengurusan yang baru bisa diakui KPU untuk mengikuti pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019.
Soal kubu OSO yang berharap ada konsolidasi menyikapi konflik internal ini, Dadang menegaskan, justru pemberhentian OSO sebagai ketum itu adalah bagian dari konsolidasi.
Sebab, kata dia, Hanura tidak mungkin meningkatkan elektabilitas dengan kondisi kepemimimpinan yang kemampuannya hanya satu, yaitu menebar ancaman pecat memecat kepada DPD dan DPC.
Atas dasar itu, DPD meminta DPP memberhentikan OSO sesuai Pasal 16 Ayat 1 ART.
"Berangkat dari pemberhentian OSO sebagai ketum, ruang untuk meningkatkan soliditas dan elektabilitas akan semakin tinggi," ucap Dadang.
Dadang memastikan nantinya loyalis OSO tidak disingkirkan selama menunjukkan kekompakan dan loyalitas terhadap Dewan Pembina, keputusan partai, serta AD/ART.
Dadang mengakui, salah satu penyebab dipecatnya OSO adalah terkait permasalahan mahar politik. Namun, ia enggan menjelaskan detail permasalahannya.
"Salah satunya (mahar politik), secara rinci biar Dewan Kehormatan yang akan mengungkapnya. Banyak pengambilan keputusan yang dilakukan semena-mana, tidak mengacu pada AD/ART," kata dia.