Kapolri: Anggaran Pengamanan Pilkada 2018 Baru 60 Persen Terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan bahwa anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah belum 100 persen terpenuhi.

"Kami harap dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, baru 60 persen masalah anggaran yang sudah dipenuhi pemda-pemda," ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Tito pun meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan Polri.

"Kami minta tolong Pak Mendagri untuk mengingatkan pemda-pemda. Kami beri datanya, agar pemda yang belum mengalokasikan anggarannya agar dipenuhi," ucap dia.

(Baca juga: Anggaran Pilkada 2018 Rp 20 Triliun, Tujuan Efisiensi Dianggap Belum Tercapai)

Sementara itu, Tjahjo mengatakan bahwa secara prinsip dana cukup tercukupi. Hanya saja, konsentrasi anggaran pemerintah untuk penyelenggara pilkada, yakni KPU dan Bawaslu.

"Memang dana buat keamanan ini enggak penuh. Tapi yang saya dengar Menteri Keuangan telah menyediakan anggaran yang diperlukan oleh Kepolisian, kalau terjadi sesuatu," kata Tjahjo.

Tjahjo pun berjanji akan terus memantau ketersediaan anggaran pengamanan pilkada di daerah-daerah yang rawan pada kontestasi demokrasi di daerah tersebut.

"Kami terus memonitor, mudah-mudahan daerah yang kategori rawan bisa dipenuhi anggarannya," kata dia.

(Baca juga: Anggaran Pilkada 2018 Rp 20 Triliun, Perludem Ingatkan Transparansi Penggunaannya)

Sebanyak 171 daerah terdiri dari 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

Total anggaran Pilkada 2018 yang telah disepakati yaitu Rp 11,4 triliun. Ada sejumlah daerah dengan anggaran terbesar yakni Jawa Barat Rp 1,2 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 990 miliar, Jawa Timur Rp 870 miliar, dan Papua Rp 850 miliar.

Sedangkan, untuk pengamanan seluruh wilayah tersebut, Polri sendiri mengusulkan anggaran pengamanan pilkada serentak 2018 hingga Rp 2,17 triliun.