Tahun 2017, Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak di Jawa Barat

Kompas.com - 15/01/2018, 18:23 WIB
Papan segel yang dipasang di pintu masuk Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jemaah Ahmadiyah di Kota Depok. Untuk kesekian kalinya, masjid ini disegel oleh Pemerintah Kota Depok.Kompas.com/Alsadad Rudi Papan segel yang dipasang di pintu masuk Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jemaah Ahmadiyah di Kota Depok. Untuk kesekian kalinya, masjid ini disegel oleh Pemerintah Kota Depok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mencatat sepanjang tahun 2017 terjadi 151 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dengan 201 bentuk tindakan yang tersebar di 26 provinsi se-Indonesia.

Peneliti Setara Institute, Halili, membeberkan bahwa sebagian besar pelanggaran tersebut terjadi di Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

"Di Jawa Barat 29 peristiwa, DKI Jakarta 26 peristiwa, Jawa Tengah 14, Jawa Timur 12 dan Banten 10 peristiwa," ungkap Halili di kantor Setara Institute, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga : Penelitian: Kasus Intoleransi Masih Sering Terjadi di Jateng Selama 2017


Menurut Halili, dari 201 tindakan pelanggaran (KBB) itu, ada 75 tindakan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara negara sebagai aktor.

Penyelenggara negara yang terlibat antara lain pemerintah daerah, Kepolisian, institusi pendidikan, pengadilan negeri dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

"Dalam tindakan aktif misalnya, pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan," kata Halili.

Selain itu, ada juga aktor non penyelenggara negara. Dari 201 tindakan pelanggaran KBB, ada 126 tindakan pelanggaran KBB yang dilakukan aktor non penyelenggara negara. Misalnya, individu atau warga negara, dan invidu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat.

"Aliansi Ormas Islam, MUI, FPI dan individu," ucap Halili.

Baca juga : Bekali Calon Kepala Daerah, PDI-P Ingatkan soal Tantangan Intoleransi

Pelanggaran-pelanggaran tersebut paling banyak menimpa individu, warga, dan kelompok minoritas seperti umat Kristiani, Konghucu, Buddha, hindu, Syiah

Di mana, kelompok-kelompok minoritas tersebut menjadi korban pelanggaran KBB atas hak-hak konstitusionalnya.

"Intoleransi, penyesatan, penggerebekan, diskriminasi, intimidasi, penyegelan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, pembekuan, penyerangan, provokasi, ujaran kebencian, larangan beribadah seta pembiaran," katanya.

Halili menerangkan bahwa, pelanggaran-pelanggaran KBB tersebut terjadi lantaran sejumlah faktor. Yakni, menguat dan menyebarnya kelompok-kelompok intoleran, lemahnya Kebijakan dab regulasi negara, tunduk atau lemajnya aparatur negara kepada kelompok intoleran.

"Masih tingginya pelanggaran KBB itu secara umum karena belum terbentuk prasyarat yang substansif bagi terbangunnya kondisi kebebasan untuk beragama/berkeyakinan yang ideal," kata dia.

Kompas TV Menjelang pelaksaan Pilkada Presiden Joko Widodo mengingatkan agar warga menjaga persatuan dan tidak terpancing dengan yang memicu perpecahan.




EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, 'Quick Count', hingga Penanganan Kasus Makar

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, "Quick Count", hingga Penanganan Kasus Makar

Nasional
Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Nasional
Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Nasional
Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Nasional
Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Nasional
Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Nasional
Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Nasional
Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Nasional
Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Nasional
Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Nasional
Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Nasional
Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Nasional
Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Nasional
Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Nasional

Close Ads X