Tahun 2017, Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak di Jawa Barat

Kompas.com - 15/01/2018, 18:23 WIB
Papan segel yang dipasang di pintu masuk Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jemaah Ahmadiyah di Kota Depok. Untuk kesekian kalinya, masjid ini disegel oleh Pemerintah Kota Depok. Kompas.com/Alsadad RudiPapan segel yang dipasang di pintu masuk Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jemaah Ahmadiyah di Kota Depok. Untuk kesekian kalinya, masjid ini disegel oleh Pemerintah Kota Depok.
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mencatat sepanjang tahun 2017 terjadi 151 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dengan 201 bentuk tindakan yang tersebar di 26 provinsi se-Indonesia.

Peneliti Setara Institute, Halili, membeberkan bahwa sebagian besar pelanggaran tersebut terjadi di Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

"Di Jawa Barat 29 peristiwa, DKI Jakarta 26 peristiwa, Jawa Tengah 14, Jawa Timur 12 dan Banten 10 peristiwa," ungkap Halili di kantor Setara Institute, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga : Penelitian: Kasus Intoleransi Masih Sering Terjadi di Jateng Selama 2017

Menurut Halili, dari 201 tindakan pelanggaran (KBB) itu, ada 75 tindakan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara negara sebagai aktor.

Penyelenggara negara yang terlibat antara lain pemerintah daerah, Kepolisian, institusi pendidikan, pengadilan negeri dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

"Dalam tindakan aktif misalnya, pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan," kata Halili.

Selain itu, ada juga aktor non penyelenggara negara. Dari 201 tindakan pelanggaran KBB, ada 126 tindakan pelanggaran KBB yang dilakukan aktor non penyelenggara negara. Misalnya, individu atau warga negara, dan invidu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat.

"Aliansi Ormas Islam, MUI, FPI dan individu," ucap Halili.

Baca juga : Bekali Calon Kepala Daerah, PDI-P Ingatkan soal Tantangan Intoleransi

Pelanggaran-pelanggaran tersebut paling banyak menimpa individu, warga, dan kelompok minoritas seperti umat Kristiani, Konghucu, Buddha, hindu, Syiah

Di mana, kelompok-kelompok minoritas tersebut menjadi korban pelanggaran KBB atas hak-hak konstitusionalnya.

"Intoleransi, penyesatan, penggerebekan, diskriminasi, intimidasi, penyegelan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, pembekuan, penyerangan, provokasi, ujaran kebencian, larangan beribadah seta pembiaran," katanya.

Halili menerangkan bahwa, pelanggaran-pelanggaran KBB tersebut terjadi lantaran sejumlah faktor. Yakni, menguat dan menyebarnya kelompok-kelompok intoleran, lemahnya Kebijakan dab regulasi negara, tunduk atau lemajnya aparatur negara kepada kelompok intoleran.

"Masih tingginya pelanggaran KBB itu secara umum karena belum terbentuk prasyarat yang substansif bagi terbangunnya kondisi kebebasan untuk beragama/berkeyakinan yang ideal," kata dia.

Kompas TV Menjelang pelaksaan Pilkada Presiden Joko Widodo mengingatkan agar warga menjaga persatuan dan tidak terpancing dengan yang memicu perpecahan.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X