Mencari Ekuilibrium Penggunaan Bersama Pangkalan Udara Militer

Kompas.com - 15/01/2018, 17:03 WIB
Teknisi sedang menyiapkan pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Sukhoi merupakan salah satu jenis pesawat tempur untuk pertahanan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia.KOMPAS/HERU SRI KUMORO Teknisi sedang menyiapkan pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Sukhoi merupakan salah satu jenis pesawat tempur untuk pertahanan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia.

AKHIR abad ke-20 ditandai dengan maraknya liberalisasi dan privatisasi industri penerbangan. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia, yang berbeda ialah percepatannya. Yang menarik, pada periode yang sama, Perang Dingin turut berakhir.

Perang Dingin nyatanya telah memicu pembangunan pangkalan udara (istilah untuk fungsi militer; bandara untuk penerbangan sipil) pada beberapa negara Eropa.

Setelah ketegangan berakhir, banyak pangkalan udara berhenti beroperasi. Padahal, perlu biaya tidak sedikit untuk membangun suatu pangkalan udara.

Seiring dengan maraknya kehadiran maskapai berbiaya murah (low-fare airline) yang serba hemat, beberapa pangkalan udara menganggur di Eropa telah disulap menjadi bandara.

Salah satunya Warsaw Modlin (WMI), Polandia, yang kini menjadi salah satu basis Ryanair di Eropa Timur. Saat ini Warsaw Modlin dioperasikan sepenuhnya oleh suatu perusahaan swasta serta terdaftar hanya untuk melayani penerbangan komersial sipil.

Bandara Eindhoven (EIN) di Belanda memiliki cerita berbeda dari Warsaw Modlin. Jika bandara Polandia tersebut sudah lepas sepenuhnya dari militer, Eindhoven melayani baik penerbangan komersial sipil maupun militer. Satu skadron angkut berbasis di sini.

Berdasarkan Eindhoven Airport Decree yang dirumuskan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Urusan Infrastruktur beserta Lingkungan Hidup Belanda, pengelolaan terminal penumpang diserahkan kepada swasta, yakni Schiphol Group. Sahamnya sendiri dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan Schiphol Group - tanpa ada kepemilikan militer satu sen pun.

Keberadaan kedua bandara ini terbukti meningkatkan konektivitas penumpang dan kargo ke Belanda dan Polandia yang berpengaruh positif bagi perekonomian daerah. Ekuilibrium pemanfaatan bersama pangkalan udara dapat dikatakan berada pada tingkat teroptimal.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai negara kepulauan, moda transportasi udara terasa sangat efektif guna merajut konektivitas antarpulau. Didukung dengan meningkatnya jumlah kelas menengah, Indonesia telah menjadi pasar yang begitu menggiurkan bagi maskapai penerbangan.

Premis yang sama berlaku untuk (pembangunan) bandara sebagaimana termasuk dalam proyek strategis nasional. Syarat kehadiran maskapai penerbangan ialah keberadaan bandara yang mumpuni. Mengingat dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik pembangunan maupun pengoperasian bandara dinyatakan terbuka untuk investasi lokal dan asing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta segala peraturan pelaksanannya membuka 49 persen penanaman modal asing untuk jasa kebandarudaraan, bahkan hingga 67 persen bagi pelayanan jasa terkait bandar udara. Angka yang masuk akal dan realistis di tengah keterbatasan dana dan upaya pemerintah meningkatkan konektivitas antardaerah.

Sayangnya, satu pekerjaan rumah penting belum dituntaskan, yakni menerjemahkan ekuilibrium antara pembangunan ekonomi dan pertahanan dalam suatu instrumen hukum. Nama lainnya ialah pengklasifikasian pemanfaatan pangkalan udara untuk penerbangan sipil.

Hal ini penting mengingat banyak pangkalan udara yang "dipaksa" dibuka untuk penerbangan komersial sipil guna menjadi solusi akan keterbatasan infrastruktur maupun lambannya pembangunan bandara di masing-masing daerah.

Beberapa pangkalan udara yang dibuka untuk penerbangan komersial sipil antara lain Halim Perdanakusuma (HLP), Juanda (SUB), dan Abdul Rachman Saleh (MLG). Tidak dipungkiri situasi ini telah berkontribusi positif bagi perekonomian daerah. Namun, jangan dilupakan fungsi utama pangkalan udara ialah untuk pertahanan dan pelaksanaan misi kemanusiaan.

Seyogianya Pemerintah Indonesia belajar dari Eindhoven Airport Decree yang begitu mempertimbangkan keputusan Menteri Pertahanan dalam membuka pangkalan udara untuk penerbangan sipil.

Domain ini tidak lagi menjadi milik menteri perhubungan semata. Jika tidak segera dituntaskan, persoalan ini dapat menjadi bom waktu yang berpotensi memperburuk hubungan sipil-militer dalam penyelenggaraan transportasi udara.

Solusi nyata untuk saat ini ialah mengecualikan keberlakuan penanaman modal asing terkait bandara di seluruh pangkalan udara.

Investasi asing di bandara dapat dianggap sebagai berkah bagi perusahaan, namun sebaliknya, merupakan suatu ancaman (threat) bagi militer. Maka pangkalan udara seyogianya bebas dari investasi, baik lokal maupun asing. Perbedaan perspektif ini harus dapat terakomodasi dan alangkah baiknya jika dapat dituangkan melalui instrumen hukum.

Kemudian, klasifikasi pangkalan udara dapat diterjemahkan menjadi pembatasan volume penerbangan komersial sipil pada pangkalan udara di mana terdapat skadron tempur atau angkut.

Batas waktu perlu dicantumkan guna mendorong pemerintah daerah dan/atau investor untuk mempercepat pembangunan bandara di daerah. Setelahnya, pangkalan udara yang menjadi basis skadron tempur atau angkut tidak akan menerima penerbangan komersial sipil.

Solusi di atas tidak akan terlaksana tanpa kemauan politik pemerintah. Untuk itu, kementerian pertahanan yang mewakili tiga matra seyogianya dapat berupaya lebih untuk meyakinkan pemerintah agar mereka turut dilibatkan. Kalau Belanda bisa, mengapa Indonesia tidak? Toh keduanya sama-sama negara hukum.

Urgensi ini akan menjadi semakin nyata jika batasan partisipasi modal asing dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian bandara di Indonesia akan lebih terbuka; sebagaimana dipaparkan dalam tulisan Saudara Hendra Ong (Baca juga : Peluang Terbuka bagi Investor Swasta Membangun Bandara di Indonesia).

Akhir kata, ekuilibrium pemanfaatan bersama pangkalan udara masih belum menemukan titik temu optimal di Indonesia, setidaknya untuk saat ini.

Jangan sampai duri dalam daging ini dibiarkan terlalu lama sehingga mengorbankan hak rakyat di daerah untuk menikmati sarana transportasi udara.


EditorLaksono Hari Wiwoho

Close Ads X