Mencari Ekuilibrium Penggunaan Bersama Pangkalan Udara Militer

Kompas.com - 15/01/2018, 17:03 WIB
Teknisi sedang menyiapkan pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Sukhoi merupakan salah satu jenis pesawat tempur untuk pertahanan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia. KOMPAS/HERU SRI KUMOROTeknisi sedang menyiapkan pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Sukhoi merupakan salah satu jenis pesawat tempur untuk pertahanan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia.
EditorLaksono Hari Wiwoho

AKHIR abad ke-20 ditandai dengan maraknya liberalisasi dan privatisasi industri penerbangan. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia, yang berbeda ialah percepatannya. Yang menarik, pada periode yang sama, Perang Dingin turut berakhir.

Perang Dingin nyatanya telah memicu pembangunan pangkalan udara (istilah untuk fungsi militer; bandara untuk penerbangan sipil) pada beberapa negara Eropa.

Setelah ketegangan berakhir, banyak pangkalan udara berhenti beroperasi. Padahal, perlu biaya tidak sedikit untuk membangun suatu pangkalan udara.

Seiring dengan maraknya kehadiran maskapai berbiaya murah (low-fare airline) yang serba hemat, beberapa pangkalan udara menganggur di Eropa telah disulap menjadi bandara.

Salah satunya Warsaw Modlin (WMI), Polandia, yang kini menjadi salah satu basis Ryanair di Eropa Timur. Saat ini Warsaw Modlin dioperasikan sepenuhnya oleh suatu perusahaan swasta serta terdaftar hanya untuk melayani penerbangan komersial sipil.

Bandara Eindhoven (EIN) di Belanda memiliki cerita berbeda dari Warsaw Modlin. Jika bandara Polandia tersebut sudah lepas sepenuhnya dari militer, Eindhoven melayani baik penerbangan komersial sipil maupun militer. Satu skadron angkut berbasis di sini.

Berdasarkan Eindhoven Airport Decree yang dirumuskan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Urusan Infrastruktur beserta Lingkungan Hidup Belanda, pengelolaan terminal penumpang diserahkan kepada swasta, yakni Schiphol Group. Sahamnya sendiri dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan Schiphol Group - tanpa ada kepemilikan militer satu sen pun.

Keberadaan kedua bandara ini terbukti meningkatkan konektivitas penumpang dan kargo ke Belanda dan Polandia yang berpengaruh positif bagi perekonomian daerah. Ekuilibrium pemanfaatan bersama pangkalan udara dapat dikatakan berada pada tingkat teroptimal.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai negara kepulauan, moda transportasi udara terasa sangat efektif guna merajut konektivitas antarpulau. Didukung dengan meningkatnya jumlah kelas menengah, Indonesia telah menjadi pasar yang begitu menggiurkan bagi maskapai penerbangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X