Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjuk Bamsoet Jadi Ketua DPR, Golkar Dinilai Menggali Kubur Sendiri

Kompas.com - 15/01/2018, 15:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Jerry Sumampouw, mengkritik Partai Golkar yang menunjuk Bambang Soesatyo untuk menjadi ketua DPR pengganti Setya Novanto.

"Dengan kebijakan itu, Golkar seakan sedang menggali kuburannya sendiri," ujar Jerry saat ditemui di salah satu hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Pernyataan Jerry didasarkan pada tantangan yang harus dipenuhi Partai Golkar dan rekam jejak Bambang sendiri.

Di satu sisi, Partai Golkar dihadapkan pada tantangan mewujudkan partai politik yang bersih dan profesional.

Pasalnya, elektabilitas Partai Golkar terus menurun, apalagi saat dijabat Setya Novanto yang saat ini mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Seharusnya, Jerry menilai, internal partai berlambang beringin itu memilih sosok yang baru, muda, dan bersih sebagai ketua DPR. Hal ini demi masa depan Partai Golkar sendiri.

(Baca juga: Dua PR untuk Bambang Soesatyo, Selesaikan Pansus Angket KPK dan Revisi UU MD3)

Di sisi lain, Jerry menganggap sosok Bambang Soesatyo atau yang populer disapa Bamsoet mempunyai rekam jejak personal yang jauh dari persepsi baru, muda, dan bersih.

Selain itu, Jerry juga mengingatkan bahwa Bamsoet merupakan salah satu wakil rakyat yang terlibat aktif dalam Pansus Angket KPK di DPR.

"Pekan lalu saja, beliau ini dipanggil KPK dan tidak hadir. Lembaga DPR ini harus dipimpin sosok yang bersih," ujar Jerry.

(Baca juga: Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Ditarik dari Pansus Angket KPK)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi menunjuk anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Airlangga di ruang rapat Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Kompas TV Bamsoet sering merespons sejumlah kasus hukum yang melibatkan pemerintah berkuasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com