Polri: Kami Tak Bisa Paksa La Nyalla Laporkan soal Mahar Politik

Kompas.com - 15/01/2018, 12:13 WIB
Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016). La Nyalla Matalitti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur tahun 2012 pada 16 Maret 2016. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016). La Nyalla Matalitti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur tahun 2012 pada 16 Maret 2016.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya mempersilakan La Nyalla Mattalitti untuk melaporkan dugaan kasus mahar politik yang dialaminya ke Polri.

Setyo menuturkan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu berhak melaporkan kejadian tersebut. Ia memastikan, Polri akan menerima apabila yang bersangkutan memang membuat laporan.

"(Tapi) Kalau tidak, ya tidak bisa kita memaksa. Tetapi sampai saat ini belum ada laporan," katanya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sebelumnya diberitakan, La Nyalla berniat menempuh jalur hukum terkait permintaan uang Rp 40 miliar untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Ketua Progres 98 Faisal Assegaf, selaku perwakilan tim hukum, mengatakan laporan akan dibuat ke Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas politik uang yang diduga dilakukan oknum Partai Gerindra.

"Kami minta pihak berwenang polisi dan KPK memeriksa. Ada unsur pidana, karena sudah masuk politik uang," tutur Faisal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Bawaslu: Kalau Tak Ada Bukti dari La Nyalla, Malu Juga Panggil Prabowo)

Menurut dia, dugaan adanya politik uang itu dapat menjadi bahan untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut kasus tersebut.

Apalagi saat ini, Mabes Polri sudah membentuk Satgas Anti Politik Uang Polri.

Selain itu, La Nyalla mengklaim sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 miliar kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto.

Serta akan mencairkan cek senilai Rp 70 miliar yang dapat dicairkan apabila surat rekomendasi dari Partai Gerindra sudah terbit.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.