Doa Setya Novanto untuk Bambang Soesatyo yang Ditunjuk Jadi Ketua DPR

Kompas.com - 15/01/2018, 11:24 WIB
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Sidang mantan ketua DPR itu beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Sidang mantan ketua DPR itu beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPR Setya Novanto mendukung kebijakan Partai Golkar menunjuk Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR.

Bambang ditunjuk Golkar menggantikan Setya Novanto yang lengser setelah ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurut Novanto, Bambang memiliki kemampuan sehingga cocok menjabat Ketua DPR.

"Bagus dong. Kami doakan supaya Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) bisa berbuat untuk pemerintah. Dia yang terbaik, memang sudah saatnya Pak Bamsoet menjadi Ketua DPR," kata Novanto sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga: Profil Ketua DPR Bambang Soesatyo

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berharapn Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa terbentuk maksimal akhir ini dan langsung bertugas tahun depan. Jakarta, Selasa (19/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berharapn Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa terbentuk maksimal akhir ini dan langsung bertugas tahun depan. Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Novanto menilai, Bambang Soesatyo berpengalaman menjadi anggota DPR dan banyak belajar mengenai perpolitikan di parlemen.

Pada Senin siang ini, Bambang Soesatyo akan dilantik sebagai Ketua DPR. Golkar mengirimkan surat permohonan pergantian Ketua DPR Senin (15/1/2018) ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nantinya surat tersebut akan langsung dibahas di rapat pimpinan DPR dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Sekarang kan (surat) sudah mau diantar ke sini. Jadi, ini prosedur formal yang harus dilalui. Untuk adanya rapat paripurna harus lewat Bamus. Harus dijadwalkan dulu. Jadi, memenuhi prosedur formal itu dulu," kata Kepala Biro Kepemimpinan Kesekretariatan Jenderal DPR Djaka Dwi Winarko saat dihubungi, Senin (15/1/2018).

Baca juga: Ditunjuk sebagai Ketua DPR, Bambang Soesatyo Diminta Tingkatkan Citra dan Kinerja DPR

Ia menambahkan, DPR akan langsung menyelesaikan rangkaian pelantikan ketua baru, mulai dari rapat pimpinan hingga paripurna.

"Rapat paripurnanya mungkin antara pukul ini ya, pukul 11.00 sampai 14.00-lah. Paling telat pukul 14.00-lah," lanjut Djaka.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi menunjuk anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Pengumuman tersebut disampaikan Airlangga di ruang rapat Fraksi Partai Golkar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Kompas TV Ical menjelaskan, pengajuan nama calon Ketua DPR ini telah diatur dalam AD/ART Partai Golkar.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Nasional
Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Nasional
Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Nasional
Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.