KPU: Warga yang Belum Punya E-KTP Didata Terpisah - Kompas.com

KPU: Warga yang Belum Punya E-KTP Didata Terpisah

Kompas.com - 14/01/2018, 19:46 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Arief Budiman di kantornya, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang verifikasi faktual berpotensi memundurkan jadwal penetapan parpol peserta pemilu 2019.KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Arief Budiman di kantornya, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang verifikasi faktual berpotensi memundurkan jadwal penetapan parpol peserta pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga yang telah memiliki hak pilih namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan didata secara terpisah dari yang sudah memiliki e-KTP.

"Kalau dia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, 17 tahun, tetapi belum memiliki e-KTP, nanti akan dicatat dalam satu form namanya AC KWK," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU) Arief Budiman di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Pekan depan, KPU akan menggelar kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Serentak 2018. Pemutakhiran data pemilih pilkada serentak akan dilanjutkan dengan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019.

Arief mengungkapkan, kegiatan coklit juga berfungsi untuk mengetahui warga yang sudah mengantongi e-KTP dan yang belum.

"Nanti akan didata. Nanti ketahuan mana yang belum merekam. Akan diminta merekam," kata Arief.

(Baca juga: Siap-siap, 20 Januari KPU Gelar Coklit Serentak untuk Data Pemilih)

Dalam kesempatan sama, Komisioner KPU Viriyan Azis mengatakan, saat ini perekaman e-KTP memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

"Seperti di Papua, yang melakukan perekaman belum sampai 30 persen. Ini sudah kami sampaikan ke pemerintah, ini (e-KTP) persoalan serius. Salah satunya di Papua," ucap Viriyan.

Senada, Komisioner KPU Evi Novida Ginting juga berharap pemerintah segera menyelesaikan kegiatan perekaman e-KTP. Sehingga pendataan pemilih bisa dilakukan dengan dasar e-KTP sesuai peraturan KPU.

"Kami mengimbau pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menyegerakan perekaman e-KTP di semua daerah yang melaksanakan pilkada," ujar Evi.

Kompas TV KompasTV ingin menjadi bagian dari Pilkada sebagai proses demokrasi seperti di dalam sebuah rumah.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Nasional
Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Nasional
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Megapolitan
14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

Regional
Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Regional
Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Internasional
Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Megapolitan
Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Nasional
Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Internasional
Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Regional
Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Megapolitan
Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Internasional
Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Nasional
Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, 'Lu Lagi Lu Lagi'

Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, "Lu Lagi Lu Lagi"

Megapolitan

Close Ads X