Cara Penegak Hukum Mengejar Koruptor Dinilai Ketinggalan Zaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsultan hukum dan praktisi pelacakan aset pidana, Paku Utama, menilai cara koruptor menyembunyikan aset hasil pidana lebih pintar dibanding para penegak hukum.

Menurut Paku, saat ini penegak hukum di Indonesia masih berpusat pada pelacakan orang, bukan aset yang dimilikinya.

Dengan cara seperti itu, negara memang bisa membuktikan orang tersebut bersalah, tetapi tidak dapat merampas aset hasil korupsinya.

"Mindset harus diubah. Jangan mengejar orang, orang bisa meninggal. Kita fokus ke asetnya," kata Paku dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Ia juga menilai bahwa pendekatan para penegak hukum di Indonesia dalam menelusuri aset koruptor masih normatif, yakni mendatangi lembaga negara resmi.

Padahal, banyak koruptor yang memiliki aset atas nama orang dekatnya, bukan nama pribadi. Hal ini seringkali menyebabkan aparat penegak hukum tertipu.

"Kita melacak lewat PPATK. PPATK kan yang terdaftar. Padahal kan banyak yang enggak terdaftar, antara orang, kejahatan, dan asetnya diputus," kata dia.

Paku mengingatkan agar penegak hukum mengubah paradigma mengejar koruptor, serta lebih jeli dalam melihat kepemilikan aset yang kerap menggunakan nama orang lain.

Ia menyarankan agar penegak hukum memanfaatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat koruptos.

Dalam undang-undang tersebut, penegak hukum tak harus membuktikan tindak pidana awal seseorang. Pelaku justru diminta membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari tindak pidana.

Undang-undang tersebut bisa digunakan oleh jaksa untuk menuntut jika total penghasilan tersangka tidak sesuai dengan aset yang dimiliki.