JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat di 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018 diimbau untuk bersiap-siap. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memulai kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pada 20 Januari 2018.
Kegiatan coklit pada hari pertama tersebut akan dilakukan secara serentak. Namun kegiatan coklit sendiri akan berlangsung selama sebulan hingga 18 Februari 2018.
Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) akan berkunjung ke rumah warga secara door to door untuk melakukan coklit data pemilih tetap (DPT) terakhir hasil sinkronisasi dengan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4).
Arief menuturkan, gerakan coklit nasional ini bukan hanya bagi penyelenggara pemilu, melainkan juga pengawas pemilu dan juga pemilih.
"Pemilih pasti akan siap-siap. 'Jangan-jangan nanti datang ke tempat saya, saya belum punya KTP elektronik. Jangan-jangan pas petugas datang, saya lagi pergi.' Makanya perlu PPDP dan pemilih berkomunikasi kapan bisa bertemu," kata Arief di Jakarta, Minggu (14/1/2018).
Baca juga : KPU Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Kepala Daerah hingga 16 Januari
Arief menjelaskan, kegiatan coklit akan dilakukan oleh sebanyak 385.791 petugas PPDP. Pada kegiatan coklit serentak tanggal 20 Januari, petugas PPDP akan didampingi oleh 223.482 orang.
Petugas PPDP akan didampingi oleh 193.602 orang PPS, 27.820 orang PPK, 1.905 komisioner KPU kabupaten/kota, serta 155 komisioner KPU provinsi.
"Kalau semua bergerak maka dengan target satu PPDP bisa menjangkau lima rumah, maka akan ada 1.928.955 rumah yang di-coklit secara serentak pada tanggal 20 Januari 2018," katanya.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, dalam kegiatan coklit ini, secara teknis petugas PPDP berkunjung dari rumah ke rumah.
"Mereka membawa data DP4, itu dicek dari rumah ke rumah. Apakah benar di rumah ini ada tiga atau empat orang yang sudah masuk hak pilih, dicek tanggal lahirnya, penulisan nama, jenis kelamin, alamat rumah, dan seterusnya," ucap Pramono.
Baca juga : Dampak Putusan MK, KPU Butuh Rp 68 Miliar untuk Verifikasi 12 Parpol
Bahkan, kata Pramono, petugas PPDP juga harus mendata anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih tetapi belum terdata.
"Mereka harus bekerja sungguh-sungguh mendatangi rumah ke rumah setiap warga dan melaksanakan prosedur ini dengan benar. Mencatat yang harus dicatat, dan mencoret yang harus dicoret," katanya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
