Kompas.com - 14/01/2018, 15:48 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta para pengawas independen pemilu turut mengawasi pilkada serentak di 13 daerah secara khusus.

Daerah dengan kondisi khusus yang dimaksud adalah daerah yang hanya memiliki bakal calon tunggal kepala daerah dalam pilkada mendatang.

"Dari 171 daerah ini ada potensi calon tunggal ada di 13 titik," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sebuah acara yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Jakarta, Minggu (14/1/2017).

Menurut Abhan, hadirnya para pengawas independen di daerah dengan calon kepala daerah tunggal sangat diperlukan.

Sebab, untuk daerah tersebut hanya pengawas yang bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat terjadi kecurangan.

"Kami punya pengalaman pada 2017, di PIlkada Pati banyak bermasalah tetapi tidak dapat mengajukan ke MK karena tidak ada yang punya legal standing lapor ke MK," kata dia.

(Baca juga: KPU Kemungkinan Perpanjang Pendaftaran Peserta Pilkada di 19 Daerah dengan Calon Tunggal)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagi Abhan, fenomena calon tunggal pada Pilkada 2018 menarik. Sebab, ada tren kenaikan dari pilkada serentak sebelumnya.

Pada Pilkada Serentak 2015, saat Pemilu dilakukan di 272 daerah, tutur Abhan, terdapat tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tunggal.

Sementara pada Pilkada Serentak 2017 yang diikuti oleh 101 daerah, terdapat sembilan daerah dengan calon tunggal.

Abhan tak mengetahui persis penyebab kenaikan jumlah calon kepala daerah tunggal. Namun, ia menduga hal itu terjadi karena mesin partai tidak berfungsi dengan baik.

"Padahal peran parpol dalam konsolidasi demokrasi ini sangat besar," kata dia.

Beberapa daerah yang hanya memiliki bakal calon kepada daerah tunggal di antaranya Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan.

Kompas TV Politik SARA dan ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada tahun depan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Nasional
Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.