Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/01/2018, 15:48 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta para pengawas independen pemilu turut mengawasi pilkada serentak di 13 daerah secara khusus.

Daerah dengan kondisi khusus yang dimaksud adalah daerah yang hanya memiliki bakal calon tunggal kepala daerah dalam pilkada mendatang.

"Dari 171 daerah ini ada potensi calon tunggal ada di 13 titik," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sebuah acara yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Jakarta, Minggu (14/1/2017).

Menurut Abhan, hadirnya para pengawas independen di daerah dengan calon kepala daerah tunggal sangat diperlukan.

Sebab, untuk daerah tersebut hanya pengawas yang bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat terjadi kecurangan.

"Kami punya pengalaman pada 2017, di PIlkada Pati banyak bermasalah tetapi tidak dapat mengajukan ke MK karena tidak ada yang punya legal standing lapor ke MK," kata dia.

(Baca juga: KPU Kemungkinan Perpanjang Pendaftaran Peserta Pilkada di 19 Daerah dengan Calon Tunggal)

Bagi Abhan, fenomena calon tunggal pada Pilkada 2018 menarik. Sebab, ada tren kenaikan dari pilkada serentak sebelumnya.

Pada Pilkada Serentak 2015, saat Pemilu dilakukan di 272 daerah, tutur Abhan, terdapat tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tunggal.

Sementara pada Pilkada Serentak 2017 yang diikuti oleh 101 daerah, terdapat sembilan daerah dengan calon tunggal.

Abhan tak mengetahui persis penyebab kenaikan jumlah calon kepala daerah tunggal. Namun, ia menduga hal itu terjadi karena mesin partai tidak berfungsi dengan baik.

"Padahal peran parpol dalam konsolidasi demokrasi ini sangat besar," kata dia.

Beberapa daerah yang hanya memiliki bakal calon kepada daerah tunggal di antaranya Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan.

Kompas TV Politik SARA dan ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada tahun depan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.