Fahri Hamzah Minta Pemerintah Akui Kesalahan soal Kebijakan Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kenaikan harga beras pada awal Januari tahun 2018, telah menjadi awal buruk bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan memasuki tahun politik.

"Belum hilang dalam ingatan, pemerintah berjanji bahwa tidak akan terjadi gejolak harga. Mana janjinya sekarang?" tulis Fahri di akun twitter @fahrihamzah, Sabtu (13/1/2018).

Harga beras medium mengalami fluktuasi Rp. 9.450-Rp 11.000 per liter selama beberapa hari terakhir.

Sementara beras premium juga merangkak naik mulai dari Rp 12.800-13.000 per liter.

(Baca juga : Mendag: Beras Impor Sampai di Konsumen Januari-Februari 2018)

Fahri menilai, kenaikan harga ini menciptakan ketidakpastian sekaligus beban bagi rakyat, produsen maupun konsumen.

Fahri mengatakan, selama ini masyarakat di-ninabobo-kan dengan keberadaan data tetang beras.

Namun, sekarang masyarakat baru menyadari bahwa ada data yang tidak sinkron dengan kenyataan.

(Baca juga : Indonesia Impor 500.000 Ton, Wapres Sebut Stok Beras Kurang)

Pemerintah selalu mengklaim stok beras cukup untuk beberapa bulan kedepan, namun faktanya harga beras naik.

"Kita juga dikejutkan pada saat para pembantu Presiden masih sibuk mencari penyebab kenaikan harga beras, tiba-tiba saja tanpa permisi muncul keinginan impor beras," ucap Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.

Dalam beberapa hari ini, lanjut Fahri, masyarakat kembali disuguhkan tidak kompaknya para pembantu Presiden Jokowi.

Terutama Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengklaim pasokan aman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang khawatir dengan kenaikan harga akibat pasokan berkurang.

"Pemerintah menjamin bahwa stok beras aman dan kebijakan harga eceran tetap (HET) akan lebih melindungi konsumen dan para petani. Tapi cara pemerintah meredam gejolak harga beras hingga memutuskan harus Impor, terlihat kepanikan," kata dia.

(Baca juga : Beras Impor Dikhawatirkan Jatuhkan Harga Gabah Petani)

Fahri juga meragukan apakah dengan impor harga beras akan turun seketika. Ia menilai, momentum kenaikan harga beras ini harusnya jadi momentum bagi pemerintah untuk menata kembali kebijakan yang harus diakui keliru.

"Pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa kenaikan harga beras awal januari tahun 2018 ini bukan semata karena faktor supply and demand atau faktor cuaca, tapi malpraktik kebijakan," kata dia.

Jika memang produksi tidak mencukupi, Fahri menyarankan pemerintah untuk mengakuinya. Lalu evaluasi dan perbaiki faktor-faktor produksi beras yang selama selama ini terabaikan.