Pemerintah Siap Bahas Revisi UU MD3 untuk Tambah Pimpinan DPR-MPR - Kompas.com

Pemerintah Siap Bahas Revisi UU MD3 untuk Tambah Pimpinan DPR-MPR

Kompas.com - 13/01/2018, 21:12 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) bersama Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang  pengesahan persetujuan ekstradisi antara RI dan China. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye/17ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) bersama Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang pengesahan persetujuan ekstradisi antara RI dan China. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, siap untuk membahas revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

Badan Legislasi DPR sebelumnya menyatakan tengah menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah terkait revisi UU MD3.

"Kami sudah mengirimkan ke Baleg supaya kita bahas itu segera. Jadi nanti kita akan rapat di Baleg tentang itu," kata Yasonna, saat ditemui usai acara Natal Bersama di kantor Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

(Baca juga : Presiden PKS Mengaku Dilobi PDI-P soal Kocok Ulang Pimpinan DPR)

Pembahasan revisi UUMD3 masih menunggu pandangan pemerintah soal penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Penambahan akan dilakukan untuk diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan sebagai parpol pemenang pemilu 2014.

Yasonna mempersilahkan Baleg menentukan kapan akan mengundang pihaknya.

"Saya nunggu undangan dari Baleg, kalau boleh segera," ujar Yasonna.

(Baca juga : Pimpinan Baleg Yakin Pemerintah Sepakat Penambahan Kursi Pimpinan DPR dan MPR)

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo sebelumnya menyatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah terkait revisi UU MD3.

Awalnya, pemerintah menginginkan agar pimpinan DPR dan MPR masing-masing hanya ditambah satu kursi.

Namun, beberapa fraksi seperti PKB dan Nasdem berharap agar pihaknya juga mendapat kursi di pimpinan MPR.

(Baca juga : Baleg: Belum Ada Kesepakatan Penambahan Pimpinan MPR)

Ia meyakini ke depan pemerintah tidak bersikeras pada pilihan pertama, melainkan memilih untuk mengakomodasi kehendak beberapa partai yang meminta kursi di Pimpinan MPR.

"Pemerintah lebih mau penambahan satu kursi pimpinan DPR dan MPR. Tapi dengan lobi ini saya rasa pemerintah mulai geser ke penambahan dua hingga tiga kursi Pimpinan MPR. Feeling saya gitu," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Namun, Firman menjamin pergantian Ketua DPR tak akan tersandera dengan revisi Undang-undang MD3 untuk menambah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Menurut dia, tak ada keterkaitan di antara keduanya.

"Ini kasus berbeda, pimpinan DPR bisa diganti tanpa nunggu ini. Tinggal bagaimana kemauan politik dari Ketua Umum kami (Golkar)," ujar politisi Golkar tersebut.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Jokowi Akui Mahfud MD, TGB dan Airlangga Masuk Bursa Cawapresnya

Jokowi Akui Mahfud MD, TGB dan Airlangga Masuk Bursa Cawapresnya

Nasional
Pj Gubernur Jabar Lihat Kesiapan Stadion Patriot Bekasi untuk Asian Games

Pj Gubernur Jabar Lihat Kesiapan Stadion Patriot Bekasi untuk Asian Games

Megapolitan
Siswi Sekolah di Wilayah Australia Ini Boleh Pakai Celana Pendek

Siswi Sekolah di Wilayah Australia Ini Boleh Pakai Celana Pendek

Internasional
Bea Cukai Ngurah Rai Gagalkan Penyelundupan 600.000 Butir Pil Bahan Baku Sabu

Bea Cukai Ngurah Rai Gagalkan Penyelundupan 600.000 Butir Pil Bahan Baku Sabu

Regional
Pasca Bom Surabaya, Polri Tangkap 197 Terduga Teroris, 20 di Antaranya Tewas

Pasca Bom Surabaya, Polri Tangkap 197 Terduga Teroris, 20 di Antaranya Tewas

Nasional
Kapolri: Kasus di Yogya dan Indramayu Bukan Serangan, tetapi Perlawanan Teroris

Kapolri: Kasus di Yogya dan Indramayu Bukan Serangan, tetapi Perlawanan Teroris

Nasional
MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum

MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum

Nasional
Italia Izinkan Migran Berlabuh di Sisilia

Italia Izinkan Migran Berlabuh di Sisilia

Internasional
Identitas Mayat Perempuan Dalam Karung Mengapung di Sungai Terungkap

Identitas Mayat Perempuan Dalam Karung Mengapung di Sungai Terungkap

Regional
Dinas Lingkungan Hidup Kerahkan 1.000 Pasukan Oranye Saat Asian Games

Dinas Lingkungan Hidup Kerahkan 1.000 Pasukan Oranye Saat Asian Games

Megapolitan
Anggota Damkar Meninggal Setelah Padamkan Kebakaran di Sunter Agung

Anggota Damkar Meninggal Setelah Padamkan Kebakaran di Sunter Agung

Megapolitan
Menengok Persiapan Infrastruktur di DKI untuk Sambut Asian Games 2018

Menengok Persiapan Infrastruktur di DKI untuk Sambut Asian Games 2018

Megapolitan
Juara Piala Dunia, Perancis Panen Ucapan Selamat dari Pemimpin Negara

Juara Piala Dunia, Perancis Panen Ucapan Selamat dari Pemimpin Negara

Internasional
Perburuan Polisi Menangkap Teroris di Yogyakarta dan Indramayu

Perburuan Polisi Menangkap Teroris di Yogyakarta dan Indramayu

Nasional
Kini Ada LRT di Palembang, Seperti Apa Kisah Kereta Api di Sumatera pada Masa Lalu?

Kini Ada LRT di Palembang, Seperti Apa Kisah Kereta Api di Sumatera pada Masa Lalu?

Nasional

Close Ads X