Kompas.com - 13/01/2018, 15:25 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemiliu (Bawaslu) RI menyatakan, pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunggu hasil pemanggilan terhadap Ketua Kamar Dagang Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.

Apabila ditemukan bukti dari pemanggilan La Nyalla, barulah Bawaslu memanggil Prabowo.

"Kita lihat dulu, kalau yang bersangkutan tidak ada bukti, bagaimana harus panggil Pak Prabowo, kan. Orang buktinya tidak ada. Kan, malu juga panggil Pak Prabowo," kata komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Baca juga: La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi)

Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu Jawa Timur telah melayangkan surat pemanggilan klarifikasi terhadap La Nyalla.

Pemanggilan ini terkait pengakuan La Nyalla kepada media bahwa dia diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk diusung Gerindra sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Uang itu untuk biaya pembayaran saksi di tempat pemungutan suara.

(Baca juga: Bawaslu Jatim akan Panggil La Nyalla, Klarifikasi Mahar Politik Rp 40 Miliar)

Rahmat mengatakan, pemeriksaan La Nyalla akan menentukan sikap Bawaslu Jawa Timur apakah memanggil Prabowo atau tidak.

"Makanya, kita klarifikasi ke yang bersangkutan apakah benar terjadi mahar politik karena berapa kali ada pernyataan, tapi kemudian berubah. Jangan sampai ini main-mainlah kalau soal itu. Kalau mau serius, ya buktikan kalau ini jadi mahar politik," kata Rahmat.

Sementara itu, Ketua bidang Hukum DPP Gerindra Habiburokhman tak terima dengan niat Bawaslu Jawa Timur untuk memanggil ketua umumnya.

(Baca juga: Waketum Gerindra Nilai Wajar jika La Nyalla Diminta Rp 40 Miliar oleh Prabowo)

Habiburokhman menilai, Bawaslu tak pantas apabila memanggil Prabowo hanya karena pengakuan La Nyalla.

"Sungguh tidak pantas Pak Prabowo dipanggil, kami tidak bisa menerima begitu saja," kata Habiburokhman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu.

Habiburokhman menilai, Bawaslu tidak bisa bekerja hanya berdasarkan pengakuan yang dilontarkan La Nyalla di media massa.

Menurut dia, harusnya Bawaslu bisa menindaklanjuti dugaan adanya politik uang jika memang ada laporan dan bukti-bukti yang jelas.

Kompas TV Isu mahar politik saat ini, jadi perbincangan dalam Pilkada Jawa Timur.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Bakal Ikut Natal Bersama di Papua

Anies Bakal Ikut Natal Bersama di Papua

Nasional
BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan Simbol Cinta ala Korea

BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan Simbol Cinta ala Korea

Nasional
Sudah Tersangka, Bupati Bangkalan Hadir di Acara Antikorupsi, Pimpinan KPK: Sepantasnya Tidak perlu

Sudah Tersangka, Bupati Bangkalan Hadir di Acara Antikorupsi, Pimpinan KPK: Sepantasnya Tidak perlu

Nasional
BERITA FOTO: Sidang Bharada E, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

BERITA FOTO: Sidang Bharada E, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
BERITA FOTO: Penasehat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

BERITA FOTO: Penasehat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

Nasional
Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan 'Monster'

Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan "Monster"

Nasional
Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Nasional
Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Nasional
LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

Nasional
Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Nasional
Jelang Sidang, Kuat Ma’ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan “Finger Heart”

Jelang Sidang, Kuat Ma’ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan “Finger Heart”

Nasional
Kunjungi Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Jokowi Pastikan Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa Dimulai

Kunjungi Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Jokowi Pastikan Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa Dimulai

Nasional
Jokowi Minta Evaluasi Inflasi Digelar Mingguan seperti Penanganan Covid-19

Jokowi Minta Evaluasi Inflasi Digelar Mingguan seperti Penanganan Covid-19

Nasional
Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Nasional
Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.