Kompas.com - 13/01/2018, 13:36 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa, menyatakan bahwa pihaknya menyesalkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap kliennya.

"Sebenarnya saya menyesali cara-cara yang dilakukan KPK," kata Sapriyanto, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/1/2018).

Fredrich ditangkap KPK setelah tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Pihaknya menyesali cara KPK lantaran sebelum penangkapan mereka tengah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap eks pengacara mantan Ketua DPR itu.

Hingga penangkapan, menurut Sapriyanto, KPK belum menjawab apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak.

Baca juga : Ditanya Rencana Praperadilan, Fredrich Jawab Akan Siapkan Pengacara

Dia berpandangan, kalaupun tidak dikabulkan, KPK seharusnya menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap kliennya, bukan langsung melakukan penangkapan.

Namun, belum genap 24 jam setelah panggilan pemeriksaan pertama terhadap Fredrich sebagai tersangka, lanjut Sapriyanto, KPK malah menangkap kliennya itu.

Dia menyebut Fredrich ditangkap Jumat (12/1/2018) sekitar pukul 22.00 atau 23.00 WIB.

"Kami melihat sepertinya kurang penghargaan mereka juga terhadap kami, yang kedua juga mereka juga memperlakukan seorang advokat enggak sebagaimana tempatnya," ujar Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu.

Kendati demikian, Sapriyanto mengaku tidak bermaksud menuntut perlakuan istimewa dari KPK terhadap Fredrich yang merupakan pengacara anggota Peradi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.