Komisi II Nilai Putusan MK soal Verifikasi Faktual Tak Rasional

Kompas.com - 12/01/2018, 20:12 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi faktual tidak rasional.

Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berarti semua partai politik harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU.

"Saya kira putusan MK kebablasan dan tidak rasional," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Menurut Riza, partai politik yang telah mengikuti proses verifikasi pada Pilpres 2014 dan memiliki kursi di parlemen tak perlu lagi mengikuti proses yang sama pada Pilpres 2019 mendatang.

Baca juga : KPU Kaji Putusan MK soal Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu

Dengan memiliki kursi di DPR menunjukkan parpol tersebut telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang diwakilinya atau telah mendapat dukungan suara dari masyarakat pemilih.

Riza pun mengaku kecewa dengan putusan MK tersebut.

"Itu menunjukan adanya pengakuan legitimasi masyarakat bahwa ada 10 parpol bisa mendudukkan kadernya di parlemen," kata Riza.

"Terkait dengan verifikasi parpol ya kami sebagai anggota DPR di pansus tentu kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena kami sudah menyusun UU sedemikian yang kami yakini," ucapnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Nasional
Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X