"Presidential Threshold" 20 Persen, Gerindra Prediksi Hanya Ada 2 Capres di Pilpres 2019 - Kompas.com

"Presidential Threshold" 20 Persen, Gerindra Prediksi Hanya Ada 2 Capres di Pilpres 2019

Kompas.com - 12/01/2018, 09:09 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015)indra/kompas.com Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015)

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memprediksi Pemilu Presiden 2019 hanya akan diikuti dua calon presiden karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Ya, kalau saya melihat akan semakin sedikit pasangan yang dibangun dengan koalisi-koalisi yang ada. Paling tidak, maksimum saya kira tiga, tetapi dugaan saya mengerucut dua kandidat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).
Ia menilai, putusan MK yang mempertahankan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional juga menutup kemungkinan munculnya capres alternatif.

Baca juga: Soal "Presidential Threshold", Gerindra Anggap MK Hilang Kewarasan

Meski demikian, Gerindra tetap konsisten mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019.

Fadli juga memprediksi, dengan besaran presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara, bursa cawapres akan lebih ramai ketimbang capres.  

Sebab, para politisi yang elektabilitasnya kurang tinggi akan merasa lebih realistis menjadi cawapres Presiden Jokowi atau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Presidential Threshold, Siap-siap Calon Presiden Tunggal...

"Ya, sangat mungkin. Kan, akan menemukan konfigurasi capres dan cawapres. Tentu karena semakin terbatas ada orang yang mengejar portofolio capres dan cawapres," lanjutnya.


Kompas TV Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Pemilu.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Close Ads X