"Presidential Threshold" 20 Persen, Gerindra Prediksi Hanya Ada 2 Capres di Pilpres 2019

Kompas.com - 12/01/2018, 09:09 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015) indra/kompas.comPresiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memprediksi Pemilu Presiden 2019 hanya akan diikuti dua calon presiden karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Ya, kalau saya melihat akan semakin sedikit pasangan yang dibangun dengan koalisi-koalisi yang ada. Paling tidak, maksimum saya kira tiga, tetapi dugaan saya mengerucut dua kandidat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).
Ia menilai, putusan MK yang mempertahankan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional juga menutup kemungkinan munculnya capres alternatif.

Baca juga: Soal "Presidential Threshold", Gerindra Anggap MK Hilang Kewarasan

Meski demikian, Gerindra tetap konsisten mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019.

Fadli juga memprediksi, dengan besaran presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara, bursa cawapres akan lebih ramai ketimbang capres.  

Sebab, para politisi yang elektabilitasnya kurang tinggi akan merasa lebih realistis menjadi cawapres Presiden Jokowi atau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Presidential Threshold, Siap-siap Calon Presiden Tunggal...

"Ya, sangat mungkin. Kan, akan menemukan konfigurasi capres dan cawapres. Tentu karena semakin terbatas ada orang yang mengejar portofolio capres dan cawapres," lanjutnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gebrakan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gebrakan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

Nasional
Basuki Sebut Revitalisasi Monas Dilakukan 4 Gubernur, Hanya Era Anies Tak Kantongi Izin

Basuki Sebut Revitalisasi Monas Dilakukan 4 Gubernur, Hanya Era Anies Tak Kantongi Izin

Nasional
Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X