"Presidential Threshold" 20 Persen, Gerindra Prediksi Hanya Ada 2 Capres di Pilpres 2019

Kompas.com - 12/01/2018, 09:09 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015)indra/kompas.com Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015)

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memprediksi Pemilu Presiden 2019 hanya akan diikuti dua calon presiden karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Ya, kalau saya melihat akan semakin sedikit pasangan yang dibangun dengan koalisi-koalisi yang ada. Paling tidak, maksimum saya kira tiga, tetapi dugaan saya mengerucut dua kandidat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).
Ia menilai, putusan MK yang mempertahankan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional juga menutup kemungkinan munculnya capres alternatif.

Baca juga: Soal "Presidential Threshold", Gerindra Anggap MK Hilang Kewarasan

Meski demikian, Gerindra tetap konsisten mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019.

Fadli juga memprediksi, dengan besaran presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara, bursa cawapres akan lebih ramai ketimbang capres.  

Sebab, para politisi yang elektabilitasnya kurang tinggi akan merasa lebih realistis menjadi cawapres Presiden Jokowi atau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Presidential Threshold, Siap-siap Calon Presiden Tunggal...

"Ya, sangat mungkin. Kan, akan menemukan konfigurasi capres dan cawapres. Tentu karena semakin terbatas ada orang yang mengejar portofolio capres dan cawapres," lanjutnya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X