"Presidential Threshold, Siap-siap Calon Presiden Tunggal..."

Kompas.com - 11/01/2018, 20:40 WIB
Suasana sidang putusan uji materi UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta, (11/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinSuasana sidang putusan uji materi UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta, (11/1/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menyayangkan langkah Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Effendi, sebagai salah satu penggugat pasal tersebut menilai, presidential threshold bisa membatasi munculnya calon presiden alternatif.

Bahkan, ia menilai, bukan tidak mungkin pemilu presiden 2019 nanti hanya diikuti satu pasangan calon.

Sebab, presidential threshold yang dipatok dalam UU Pemilu cukup tinggi.

Gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

(Baca juga: Wiranto: Putusan MK soal Presidential Threshold Perkecil Potensi Konflik di Pilpres)

Effendi GhazaliKOMPAS.COM/FIAN Effendi Ghazali

"Dengan putusan adanya presidential threshold ini siap-siap menuju calon presiden tunggal. Bisa menuju ke sana,” kata Effendi usai menghadiri sidang putusan, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018). 

Effendi pun merasa banyak argumentasi yang diajukan MK dalam memutus perkara ini tidak cukup kuat.

Misalnya, MK berpendapat bahwa presidential threshold penting untuk penyederhanaan parpol berdasarkan kesamaan platform.

Namun, fakta yang baru saja terjadi di proses pilkada 2018, kata dia, tak ada satu pun parpol yang berkoalisi berdasarkan platform yang sama.

Koalisi terjadi hanya untuk mencukupi kekurangan kursi dan memenuhi ambang batas yang ditentukan.

(Baca juga: Pascaputusan MK, Waktu dan Anggaran Jadi Tantangan KPU Verifikasi Faktual)

"Mana ada kesamaan platform, yang ada siapa koalisi sama siapa, yang penting kursinya cukup," ucap Effendi.

Namun, Effendi merasa senang karena ada dua hakim MK yang mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo.

Effendi menilai, meski kalah suara, namun argumen kedua hakim ini jauh lebih masuk akal dibanding tujuh hakim lain.

"Misalnya tadi itu disebutkan dengan sangat bagus oleh Saldi Isra, bahwa yang seperti ini bisa menuju ke dictatorship," kata Effendi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X