Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semua Parpol Diverifikasi Faktual, KPU Diminta Hitung Ulang Anggaran Pemilu 2019

Kompas.com - 11/01/2018, 18:14 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Johnny G Plate meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghitung ulang kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu 2019.

Sebab, setelah putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU harus melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh calon peserta pemilu 2019.

Menurut Johnny, disamping waktu yang mepet, implikasi utama dari putusan tersebut terhadap penyelenggara adalah soal dana atau anggaran.

“Tentu ada implikasinya. Bagi KPU implikasi pembiayaan, dana harus tambah,” kata Johnny ditemui di sela-sela diskusi di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

(Baca juga: Putusan MK, Nasdem Yakin Tetap Lolos Verifikasi Faktual)

Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Jhony Plate ketika ditemui  di kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Jhony Plate ketika ditemui di kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Politisi Nasdem itu tidak tahu persis berapa asumsi kebutuhan tambahan anggarannya. KPU diminta menghitung.

Hanya saja, kata dia, apabila dalam anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya memuat kebutuhan verifikasi faktual untuk seluruh parpol, artinya tidak ada persoalan.

Sebagai informasi, anggaran pemilu 2019 dialokasikan sebesar Rp 16,8 triliun.

(Baca juga: Konsekuensi Putusan MK soal Verifikasi Faktual, KPU Harus Kerja Lebih Berat)

Demikian juga apabila KPU telah mencadangkan anggaran verifikasi faktual untuk seluruh parpol, sebelum keluarnya putusan MK tersebut.

“Kalau belum (dicadangkan), KPU harus segera itung. Kalau tidak perlu mengubah mata anggaran berarti (urusannya) hanya antara KPU dan Kementerian Keuangan,” kata Johnny.

“Tetapi kalau harus mengubah mata anggarannya, berarti harus dilakukan revisi APBN. Kalau revisi APBN, prosesnya panjang, dan tentu butuh waktu,” kata dia lagi.

Johnny berharap KPU sudah memiliki cadangan anggaran untuk verifikasi faktual. Atau, kata dia, KPU bisa melakukan shifting anggaran APBN 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com