Kompas.com - 11/01/2018, 16:08 WIB
Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang. TRIBUNNEWS / DANY PERMANAPresiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik dipastikan harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Tidak ada parpol yang bisa sendirian mengusung pasangan calon.

Kepastian ini didapat setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

MK menyatakan Pasal 222 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

(Baca juga: MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold)

Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Namun, tak ada satu pun partai politik yang meraih 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut perolehan suara sah nasional 10 parpol dalam Pemilu 2014:

1. Partai Nasdem 8.402.812 suara (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 suara (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 suara (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 suara (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 suara (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 suara (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 suara (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 suara (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 suara (5,26 persen)

Berikut jumlah kursi 10 parpol tersebut di DPR:

1. Partai Nasdem (36 kursi atau 6,4 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi atau 8,4 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi atau 7,1 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi atau 19,4 persen)
5. Partai Golkar (91 kursi atau 16,2 persen)
6. Partai Gerindra (73 kursi atau 13 persen)
7. Partai Demokrat (61 kursi atau 10,9 persen)
8. Partai Amanat Nasional (48 kursi atau 8,6 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi atau 7 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (16 kursi atau 2,9 persen)

Peta koalisi bisa dilihat dari komposisi parpol pendukung pemerintah versus oposisi.

(Baca juga: Presidential Threshold 20 Persen, Gerindra Tetap Usung Prabowo di Pilpres 2019

Parpol pendukung pemerintah mendominasi, bisa dilihat dari kursi PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan PAN yang mencapai 68,9 persen.

Meski demikian, gabungan parpol oposisi, yakni Partai Gerindra dan PKS sebesar 20,1 persen, sudah cukup untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Namun, kekuatan oposisi masih bisa bertambah apabila Partai Demokrat yang selama ini memosisikan diri sebagai penyeimbang ikut bergabung.

Belum lagi jika PAN akhirnya memutuskan menyeberang dari partai pemerintah menjadi partai oposisi.

(baca: Amien Rais Minta Menteri PAN Keluar dari Kabinet Jokowi)

PAN saat ini secara de facto masih berada di koalisi pemerintah. Namun, sejumlah kebijakan yang diambil Fraksi PAN di DPR belakangan ini justru menunjukkan sikap yang berseberangan.

Bahkan, PAN sempat tak diundang dalam rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.

Partai yang dipimpin Zulkfli Hasan itu juga belakangan terus menunjukkan kemesraan dengan Partai Gerindra dan PKS dalam koalisi di pilkada serentak 2018.

Jika koalisi pemerintah versus oposisi saat ini solid, kemungkinan hanya akan muncul dua pasang calon seperti pada Pilpres 2014.

Namun, jika koalisi pecah, bisa muncul lebih banyak capres. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

Nasional
PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

Nasional
Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

Nasional
Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

Nasional
YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

Nasional
Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

Nasional
Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

Nasional
Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

Nasional
Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

Nasional
Presiden Minta Harga Tes PCR Rp 300.000, Wamenkes Jelaskan Hitung-hitungannya

Presiden Minta Harga Tes PCR Rp 300.000, Wamenkes Jelaskan Hitung-hitungannya

Nasional
Wapres Sebut Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Terus Alami Perbaikan

Wapres Sebut Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Terus Alami Perbaikan

Nasional
RI Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Hibah Pemerintah China

RI Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Hibah Pemerintah China

Nasional
Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi AD, AU, dan AL, Ini Daftarnya

Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi AD, AU, dan AL, Ini Daftarnya

Nasional
Jokowi: Covid-19 Naik di 105 Kabupaten/Kota di 30 Provinsi

Jokowi: Covid-19 Naik di 105 Kabupaten/Kota di 30 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.