Perludem: Logika MK Membingungkan Tolak Uji Materi "Presidential Threshold"

Kompas.com - 11/01/2018, 12:44 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017). Fachri FachrudinGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

Adapun pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, logika MK dalam mengambil keputusan tersebut membingungkan dan terbolak-balik.

"Alih-alih menjamin konstitusionalitas pengaturan, MK mahal menghubungkan ambang batas pencalonan Presiden dengan semangat penyederhanaan kepartaian," kata Titi kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

(baca: MK Tolak Uji Materi "Presidential Threshold")

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini.Fabian Januarius Kuwado Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini.
Titi mengatakan, argumentasi yang digunakan MK untuk memutus uji materi terkait ambang batas pencalonan Presiden terlalu jauh.

Ia juga menilai, argumentasi MK sesungguhnya tidak berkaitan dengan konstitusionalitas pasal yang diuji, yakni Pasal 222 UU Pemilu.

"Kami menghormati putusan MK. Tetapi, sulit menerima logika dan argumentasi yang digunakan MK," imbuh Titi.

MK, sambung dia, sama sekali tidak mempertimbangkan aspek rasionalitas dan keadilan konstitusional dalam pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu.

"Argumen MK bahwa ambang batas Presiden memperkuat sistem presidensial juga sangat lembah, mudah dibantah, dan tidak meyakinkan," pungkasnya.

Sebelumnya, MK menolak uji materi Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden.

Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X