Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Algooth Putranto

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).

Menilik Pilpres 2019 Lewat Pilkada Jateng 2018

Kompas.com - 11/01/2018, 07:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto


KEMBALINYA Gubernur petahana Ganjar Pranowo untuk maju dalam pertarungan politik di Jawa Tengah (Jateng) sebetulnya tidak terlalu mengejutkan.

Selain elektabilitasnya masih yang tertinggi, kinerjanya mengkoordinasikan pembangunan Jawa Tengah melalui dana pusat dan daerah patut diapresiasi.   

Kinerja Ganjar bisa dilihat di bidang pembangunan infrastruktur energi hingga transportasi ke wilayah yang masih tertinggal. Ganjar juga memiliki sejumlah pencapaian reformasi regulasi maupun birokrasi.

Dalam hal reformasi regulasi, saya mencatat terdapat dua regulasi yang diinisiasi oleh Ganjar yang kemudian berlaku secara nasional. 

Pertama, hak atas tanah bengkok yang sebelumnya harus masuk kas desa kini sudah menjadi hak kepala desa.

Tak banyak yang tahu bahwa perjuangan ini dimulai dari pertemuan para kepala desa se-Jateng dengan Ganjar yang dilarang berangkat ke Jakarta untuk berdemo bersama kepala desa se-Indonesia.

Ganjar meminta para kepala desa membuat surat berisi permohonan revisi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 untuk dibawa langsung kepada Mendagri.

Langkah tersebut kemudian ditiru Gubernur Jatim Soekarwo. Hasilnya Mendagri maupun Presiden menyetujui usulan Jawa Tengah agar hal tersebut berlaku sebagai revisi nasional.

Kedua, aturan penindakan angkutan barang. Tidak hanya aksi gebrak mejanya yang banyak tersiar di media massa, Ganjar lalu mendorong pengetatan aturan tonase truk termasuk mendorong perubahan aturan penindakan angkutan barang.

Lagi-lagi peraturan versi Jateng untuk melarang kendaraan angkutan barang dengan berat muatannya melebihi 25 persen dari jumlah berat yang diijinkan (JBI) ditiru daerah lain seperti Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dan tentu saja DKI Jakarta.

Bagaimana di tingkat masyarakat bawah?

Lagi-lagi saya mengambil dua contoh program yang paling menarik. Pertama, Kartu Tani yang menjamin distribusi pupuk bersubsidi dan memonitor hasil panen dan pascapanen yang kemudian dijadikan program nasional oleh Presiden Jokowi dengan Jateng sebagai pilot project.

Kedua, kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) melalui Bank Jateng dengan bunga pinjaman setahun hanya 2 persen.

Maaf, jangan bandingkan dengan KUR tujuh persen yang berlaku nasional mulai tahun ini apalagi dengan bunga pinjaman OK OCE melalui Bank DKI Jakarta yang mencapai 13 persen.

Itu catatan pencapain. Apakah ada catatan yang bakal menghadang laju Ganjar?

Empat isu menghadang Ganjar

Ada empat isu yang potensial diramaikan yaitu proyek semen di Rembang dan Pati, kasus E-KTP, ketidakpuasan aturan alat tangkap di kalangan nelayan, dan harmonisasi mitra koalisi.

Bakal cagub-cawagub Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) dan Taj Yasin (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai mendaftar sebagai cagub-cawagub di Kantor KPU Jateng, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2018). Ganjar Pranowo dan Taj Yasin diusung partai PDI Perjuangan, PPP, Nasdem dan Demokrat.ANTARA FOTO/R REKOTOMO Bakal cagub-cawagub Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) dan Taj Yasin (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai mendaftar sebagai cagub-cawagub di Kantor KPU Jateng, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2018). Ganjar Pranowo dan Taj Yasin diusung partai PDI Perjuangan, PPP, Nasdem dan Demokrat.

Pertama, isu proyek semen. Hemat saya, isu ini  tidak akan terlalu berpengaruh karena kuantitas gerakan masyarakat Kendeng cenderung mengecil.

Apakah berpotensi dikelola rival politik? Saya melihat akan sulit bagi rival Ganjar untuk mengambil risiko, misalnya dengan mereplikasi strategi janji palsu menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Kedua, isu e-KTP. Saya cenderung melihat isu E-KTP akan digoreng rival politik untuk mendegradasi kepercayaan publik terhadap Ganjar yang namanya selalu santer disebut, bahkan sempat masuk dalam surat dakwaaan terhadap bekas Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sementara, isu ketiga yaitu ketidakpuasan aturan alat tangkap jenis cantrang di kalangan nelayan pun akan terus digarap rival politik.  Salah satu basis politik partai pendukung rival berada di wilayah pesisir utara dan selatan Jateng.

Dalam hal ini Ganjar akan sangat berharap pada peran Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sebagai regulator karena Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Cantrang akan berlaku efektif per awal tahun ini.

Oktober 2017, Ganjar sudah sempat meminta penundaan penerapan pelarangan dengan alasan belum tuntasnya pembagian pengganti cantrang. Sayangnya, hingga saat ini KKP tetap bersikukuh melarang cantrang.

Jika kemudian demonstrasi nelayan berpotensi sulit dikendalikan, Ganjar punya Taj Yasin yang notabene adalah putra KH Maimoen Zubair, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang yang dikenal memiliki nama besar di Pantura. Yasin diharapkan mampu meredam gejolak para nelayan.

Bagi pendukung gerakan Kendeng, nama KH Maimoen Zubair tentu bukan hal yang asing karena Ketua Dewan Syuro PPP itu tegas mendukung pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang.

Selanjutnya, isu terakhir adalah harmonisasi mitra. Ini bukan persoalan kecil. Benar bahwa untuk pilgub kali ini Ganjar-Yasin didukung koalisi PDI, Nasdem, Demokrat, Golkar, dan PPP dengan total kursi dukungan mencapai 58 kursi DPRD.

Maju menggandeng gerbong besar adalah tantangan tersendiri mengingat pada Pilgub sebelumnya pasangan Ganjar Pranowo- Heru Sudjatmiko hanya didukung PDI Perjuangan saat menghadapi petahana Bibit Waluyo (sebelumnya didukung PDI) maupun mantan kader PDI, Don Murdono.

Jika ingin berkaca pada sejarah panjang PDI Perjuangan di Jawa Tengah, tanpa perlu partai lain pun Jateng adalah kandang Banteng. Karena praktis, dalam Pilgub se-Jawa dan Bali tahun 2013, hanya Jateng yang sanggup direbut PDI Perjuangan.

Sejak pemilu Indonesia pada 1955, Jateng adalah lumbung suara bagi partai beraliran nasionalis yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Tradisi ini terus berlanjut hingga PNI dipaksa berfusi dengan partai nasionalis lain, Kristen, dan Katolik menjadi PDI di masa Orde Baru yang kemudian pada masa reformasi menjadi PDI Perjuangan.

Sejak Pemilu 1999 hingga Pileg 2014, partai berlogo banteng moncong putih adalah kekuatan dominan di Jateng. Tak satupun partai sanggup menggusur termasuk ketika Partai Demokrat berhasil menang pemilu nasional pada 2004 dan 2009.

Kali ini dengan gerbong besar, butuh kerja keras agar seluruh mesin koalisi kompak bekerja satu tujuan apalagi jika kita mengingat ultimatum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa kemenangan Jawa Tengah adalah harga mati. 

Menariknya, Pilgub Jawa Tengah tahun ini serupa pilot project menuju Pemilihan Presiden 2019.

Sebagai daerah penting, Jateng menjadi tempat diwujudkannya koalisi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

Nah,  yang terakhir ini lebih menarik. Relasi PDI-P dan Demokrat selama ini terepresentasikan dalam relasi dua pucuk pimpinan kedua pertai yang perang dingin dalam waktu yang panjang. Kini, keduanya berjalan beriringan demi memenangkan calon Gubernur mereka.

Jika berhasil, reuni koalisi Pilgub Jateng pada Pilpres 2019 tentu menarik. Mengingat sudah bukan rahasia lagi, di tengah kesibukan memastikan target pembangunan lima tahun tercapai, Jokowi kini sedang memilah dan menimbang siapa calon pendampingnya pada Pilpres mendatang.

Agus Yudhoyono? Kenapa tidak! 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com