Menilik Pilpres 2019 Lewat Pilkada Jateng 2018

Empat isu menghadang Ganjar

Ada empat isu yang potensial diramaikan yaitu proyek semen di Rembang dan Pati, kasus E-KTP, ketidakpuasan aturan alat tangkap di kalangan nelayan, dan harmonisasi mitra koalisi.

Pertama, isu proyek semen. Hemat saya, isu ini  tidak akan terlalu berpengaruh karena kuantitas gerakan masyarakat Kendeng cenderung mengecil.

Apakah berpotensi dikelola rival politik? Saya melihat akan sulit bagi rival Ganjar untuk mengambil risiko, misalnya dengan mereplikasi strategi janji palsu menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Kedua, isu e-KTP. Saya cenderung melihat isu E-KTP akan digoreng rival politik untuk mendegradasi kepercayaan publik terhadap Ganjar yang namanya selalu santer disebut, bahkan sempat masuk dalam surat dakwaaan terhadap bekas Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sementara, isu ketiga yaitu ketidakpuasan aturan alat tangkap jenis cantrang di kalangan nelayan pun akan terus digarap rival politik.  Salah satu basis politik partai pendukung rival berada di wilayah pesisir utara dan selatan Jateng.

Dalam hal ini Ganjar akan sangat berharap pada peran Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sebagai regulator karena Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Cantrang akan berlaku efektif per awal tahun ini.

Oktober 2017, Ganjar sudah sempat meminta penundaan penerapan pelarangan dengan alasan belum tuntasnya pembagian pengganti cantrang. Sayangnya, hingga saat ini KKP tetap bersikukuh melarang cantrang.

Jika kemudian demonstrasi nelayan berpotensi sulit dikendalikan, Ganjar punya Taj Yasin yang notabene adalah putra KH Maimoen Zubair, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang yang dikenal memiliki nama besar di Pantura. Yasin diharapkan mampu meredam gejolak para nelayan.

Bagi pendukung gerakan Kendeng, nama KH Maimoen Zubair tentu bukan hal yang asing karena Ketua Dewan Syuro PPP itu tegas mendukung pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang.

Selanjutnya, isu terakhir adalah harmonisasi mitra. Ini bukan persoalan kecil. Benar bahwa untuk pilgub kali ini Ganjar-Yasin didukung koalisi PDI, Nasdem, Demokrat, Golkar, dan PPP dengan total kursi dukungan mencapai 58 kursi DPRD.

Maju menggandeng gerbong besar adalah tantangan tersendiri mengingat pada Pilgub sebelumnya pasangan Ganjar Pranowo- Heru Sudjatmiko hanya didukung PDI Perjuangan saat menghadapi petahana Bibit Waluyo (sebelumnya didukung PDI) maupun mantan kader PDI, Don Murdono.

Jika ingin berkaca pada sejarah panjang PDI Perjuangan di Jawa Tengah, tanpa perlu partai lain pun Jateng adalah kandang Banteng. Karena praktis, dalam Pilgub se-Jawa dan Bali tahun 2013, hanya Jateng yang sanggup direbut PDI Perjuangan.

Sejak pemilu Indonesia pada 1955, Jateng adalah lumbung suara bagi partai beraliran nasionalis yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Tradisi ini terus berlanjut hingga PNI dipaksa berfusi dengan partai nasionalis lain, Kristen, dan Katolik menjadi PDI di masa Orde Baru yang kemudian pada masa reformasi menjadi PDI Perjuangan.

Sejak Pemilu 1999 hingga Pileg 2014, partai berlogo banteng moncong putih adalah kekuatan dominan di Jateng. Tak satupun partai sanggup menggusur termasuk ketika Partai Demokrat berhasil menang pemilu nasional pada 2004 dan 2009.