Algooth Putranto

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).

Menilik Pilpres 2019 Lewat Pilkada Jateng 2018

Kompas.com - 11/01/2018, 07:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto


KEMBALINYA Gubernur petahana Ganjar Pranowo untuk maju dalam pertarungan politik di Jawa Tengah (Jateng) sebetulnya tidak terlalu mengejutkan.

Selain elektabilitasnya masih yang tertinggi, kinerjanya mengkoordinasikan pembangunan Jawa Tengah melalui dana pusat dan daerah patut diapresiasi.   

Kinerja Ganjar bisa dilihat di bidang pembangunan infrastruktur energi hingga transportasi ke wilayah yang masih tertinggal. Ganjar juga memiliki sejumlah pencapaian reformasi regulasi maupun birokrasi.

Dalam hal reformasi regulasi, saya mencatat terdapat dua regulasi yang diinisiasi oleh Ganjar yang kemudian berlaku secara nasional. 

Pertama, hak atas tanah bengkok yang sebelumnya harus masuk kas desa kini sudah menjadi hak kepala desa.

Tak banyak yang tahu bahwa perjuangan ini dimulai dari pertemuan para kepala desa se-Jateng dengan Ganjar yang dilarang berangkat ke Jakarta untuk berdemo bersama kepala desa se-Indonesia.

Ganjar meminta para kepala desa membuat surat berisi permohonan revisi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 untuk dibawa langsung kepada Mendagri.

Langkah tersebut kemudian ditiru Gubernur Jatim Soekarwo. Hasilnya Mendagri maupun Presiden menyetujui usulan Jawa Tengah agar hal tersebut berlaku sebagai revisi nasional.

Kedua, aturan penindakan angkutan barang. Tidak hanya aksi gebrak mejanya yang banyak tersiar di media massa, Ganjar lalu mendorong pengetatan aturan tonase truk termasuk mendorong perubahan aturan penindakan angkutan barang.

Lagi-lagi peraturan versi Jateng untuk melarang kendaraan angkutan barang dengan berat muatannya melebihi 25 persen dari jumlah berat yang diijinkan (JBI) ditiru daerah lain seperti Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dan tentu saja DKI Jakarta.

Bagaimana di tingkat masyarakat bawah?

Lagi-lagi saya mengambil dua contoh program yang paling menarik. Pertama, Kartu Tani yang menjamin distribusi pupuk bersubsidi dan memonitor hasil panen dan pascapanen yang kemudian dijadikan program nasional oleh Presiden Jokowi dengan Jateng sebagai pilot project.

Kedua, kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) melalui Bank Jateng dengan bunga pinjaman setahun hanya 2 persen.

Maaf, jangan bandingkan dengan KUR tujuh persen yang berlaku nasional mulai tahun ini apalagi dengan bunga pinjaman OK OCE melalui Bank DKI Jakarta yang mencapai 13 persen.

Itu catatan pencapain. Apakah ada catatan yang bakal menghadang laju Ganjar?

Empat isu menghadang Ganjar

Ada empat isu yang potensial diramaikan yaitu proyek semen di Rembang dan Pati, kasus E-KTP, ketidakpuasan aturan alat tangkap di kalangan nelayan, dan harmonisasi mitra koalisi.

Bakal cagub-cawagub Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) dan Taj Yasin (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai mendaftar sebagai cagub-cawagub di Kantor KPU Jateng, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2018). Ganjar Pranowo dan Taj Yasin diusung partai PDI Perjuangan, PPP, Nasdem dan Demokrat.ANTARA FOTO/R REKOTOMO Bakal cagub-cawagub Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) dan Taj Yasin (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai mendaftar sebagai cagub-cawagub di Kantor KPU Jateng, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2018). Ganjar Pranowo dan Taj Yasin diusung partai PDI Perjuangan, PPP, Nasdem dan Demokrat.

Pertama, isu proyek semen. Hemat saya, isu ini  tidak akan terlalu berpengaruh karena kuantitas gerakan masyarakat Kendeng cenderung mengecil.

Apakah berpotensi dikelola rival politik? Saya melihat akan sulit bagi rival Ganjar untuk mengambil risiko, misalnya dengan mereplikasi strategi janji palsu menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Kedua, isu e-KTP. Saya cenderung melihat isu E-KTP akan digoreng rival politik untuk mendegradasi kepercayaan publik terhadap Ganjar yang namanya selalu santer disebut, bahkan sempat masuk dalam surat dakwaaan terhadap bekas Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sementara, isu ketiga yaitu ketidakpuasan aturan alat tangkap jenis cantrang di kalangan nelayan pun akan terus digarap rival politik.  Salah satu basis politik partai pendukung rival berada di wilayah pesisir utara dan selatan Jateng.

Dalam hal ini Ganjar akan sangat berharap pada peran Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sebagai regulator karena Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Cantrang akan berlaku efektif per awal tahun ini.

Oktober 2017, Ganjar sudah sempat meminta penundaan penerapan pelarangan dengan alasan belum tuntasnya pembagian pengganti cantrang. Sayangnya, hingga saat ini KKP tetap bersikukuh melarang cantrang.

Jika kemudian demonstrasi nelayan berpotensi sulit dikendalikan, Ganjar punya Taj Yasin yang notabene adalah putra KH Maimoen Zubair, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang yang dikenal memiliki nama besar di Pantura. Yasin diharapkan mampu meredam gejolak para nelayan.

Bagi pendukung gerakan Kendeng, nama KH Maimoen Zubair tentu bukan hal yang asing karena Ketua Dewan Syuro PPP itu tegas mendukung pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang.

Selanjutnya, isu terakhir adalah harmonisasi mitra. Ini bukan persoalan kecil. Benar bahwa untuk pilgub kali ini Ganjar-Yasin didukung koalisi PDI, Nasdem, Demokrat, Golkar, dan PPP dengan total kursi dukungan mencapai 58 kursi DPRD.

Maju menggandeng gerbong besar adalah tantangan tersendiri mengingat pada Pilgub sebelumnya pasangan Ganjar Pranowo- Heru Sudjatmiko hanya didukung PDI Perjuangan saat menghadapi petahana Bibit Waluyo (sebelumnya didukung PDI) maupun mantan kader PDI, Don Murdono.

Jika ingin berkaca pada sejarah panjang PDI Perjuangan di Jawa Tengah, tanpa perlu partai lain pun Jateng adalah kandang Banteng. Karena praktis, dalam Pilgub se-Jawa dan Bali tahun 2013, hanya Jateng yang sanggup direbut PDI Perjuangan.

Sejak pemilu Indonesia pada 1955, Jateng adalah lumbung suara bagi partai beraliran nasionalis yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Tradisi ini terus berlanjut hingga PNI dipaksa berfusi dengan partai nasionalis lain, Kristen, dan Katolik menjadi PDI di masa Orde Baru yang kemudian pada masa reformasi menjadi PDI Perjuangan.

Sejak Pemilu 1999 hingga Pileg 2014, partai berlogo banteng moncong putih adalah kekuatan dominan di Jateng. Tak satupun partai sanggup menggusur termasuk ketika Partai Demokrat berhasil menang pemilu nasional pada 2004 dan 2009.

Kali ini dengan gerbong besar, butuh kerja keras agar seluruh mesin koalisi kompak bekerja satu tujuan apalagi jika kita mengingat ultimatum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa kemenangan Jawa Tengah adalah harga mati. 

Menariknya, Pilgub Jawa Tengah tahun ini serupa pilot project menuju Pemilihan Presiden 2019.

Sebagai daerah penting, Jateng menjadi tempat diwujudkannya koalisi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

Nah,  yang terakhir ini lebih menarik. Relasi PDI-P dan Demokrat selama ini terepresentasikan dalam relasi dua pucuk pimpinan kedua pertai yang perang dingin dalam waktu yang panjang. Kini, keduanya berjalan beriringan demi memenangkan calon Gubernur mereka.

Jika berhasil, reuni koalisi Pilgub Jateng pada Pilpres 2019 tentu menarik. Mengingat sudah bukan rahasia lagi, di tengah kesibukan memastikan target pembangunan lima tahun tercapai, Jokowi kini sedang memilah dan menimbang siapa calon pendampingnya pada Pilpres mendatang.

Agus Yudhoyono? Kenapa tidak! 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.