Jadi Badan Permanen, Unit Pembinaan Pancasila Tetap Ada meski Jokowi Lengser

Kompas.com - 11/01/2018, 05:57 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung tengah diwawancarai seusai menghadiri akad nikah putra Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (2/9/2017) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comSekretaris Kabinet Pramono Anung tengah diwawancarai seusai menghadiri akad nikah putra Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (2/9/2017)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) akan diubah bentuk menjadi sebuah badan yang permanen.

Dengan status permanen, kelembagaan UKP-PIP ini akan tetap ada meskipun nantinya Joko Widodo tak lagi menjabat sebagai Presiden.

Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan seusai rapat membahas perubahan bentuk UKP-PIP, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/1/2018) malam.

"Jadi, pada hari ini kami rapat finalisasi untuk perubahan UKP-PIP yang semula dari unit kerja presiden, karena melihat kebutuhan yang ada ini dibuat permanen dan jangka panjang sehingga tidak bergantung pada periodesasi presiden yang ada," kata Pramono.

Baca juga: Jokowi Setuju UKP-PIP Diubah Jadi Setingkat Kementerian

"Yang semula dari UKP-PIP sekarang berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan secara prinsip Presiden telah memberikan persetujuan," tambah dia.

Pramono mengatakan, saat ini perubahan UKP-PIP menjadi sebuah badan tetap sudah memasuki tahap akhir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah diperintahkan untuk segera menyelesaikan perubahan ini secepatnya.

"Dan Insya Allah ini akan kami selesaikan selambat-lambatnya satu minggu," kata politisi PDI-P ini.

Pramono menambahkan, UKP-PIP ini penting untuk dipermanenkan karena ideologi Pancasila menjadi hal yang sangat mendesak untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, lembaga ini tak boleh hanya ada pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi saja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

Nasional
Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Nasional
Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Nasional
Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Nasional
Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Nasional
Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X