Jadi Badan Permanen, Unit Pembinaan Pancasila Tetap Ada meski Jokowi Lengser

Kompas.com - 11/01/2018, 05:57 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung tengah diwawancarai seusai menghadiri akad nikah putra Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (2/9/2017) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comSekretaris Kabinet Pramono Anung tengah diwawancarai seusai menghadiri akad nikah putra Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (2/9/2017)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ( UKP-PIP) akan diubah bentuk menjadi sebuah badan yang permanen.

Dengan status permanen, kelembagaan UKP-PIP ini akan tetap ada meskipun nantinya Joko Widodo tak lagi menjabat sebagai Presiden.

Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan seusai rapat membahas perubahan bentuk UKP-PIP, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/1/2018) malam.

"Jadi, pada hari ini kami rapat finalisasi untuk perubahan UKP-PIP yang semula dari unit kerja presiden, karena melihat kebutuhan yang ada ini dibuat permanen dan jangka panjang sehingga tidak bergantung pada periodesasi presiden yang ada," kata Pramono.

Baca juga: Jokowi Setuju UKP-PIP Diubah Jadi Setingkat Kementerian

"Yang semula dari UKP-PIP sekarang berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan secara prinsip Presiden telah memberikan persetujuan," tambah dia.

Pramono mengatakan, saat ini perubahan UKP-PIP menjadi sebuah badan tetap sudah memasuki tahap akhir.

Ia bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah diperintahkan untuk segera menyelesaikan perubahan ini secepatnya.

"Dan Insya Allah ini akan kami selesaikan selambat-lambatnya satu minggu," kata politisi PDI-P ini.

Pramono menambahkan, UKP-PIP ini penting untuk dipermanenkan karena ideologi Pancasila menjadi hal yang sangat mendesak untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, lembaga ini tak boleh hanya ada pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi saja.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X