Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT PDI-P, Megawati Beri Potongan Tumpeng Pertama untuk Jokowi

Kompas.com - 10/01/2018, 16:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan potongan tumpeng pertama kepada Presiden Joko Widodo.

Potongan tumpeng diberikan di panggung perayaan Hari Ulang Tahun ke-45 PDI-P di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato sambutannya, dia diminta tetap berada di panggung. Megawati kemudian diminta naik ke atas panggung untuk memotong tumpeng.

Presiden ke-5 RI itu lalu mengundang perwakilan senior partai, perwakilan DPC, dan perwakilan kepala daerah dari PDI-P untuk naik ke atas panggung.

Dia juga meminta sejumlah para tamu undangan untuk naik ke panggung, termasuk Wapres Jusuf Kalla.

(Baca juga: Megawati Sindir soal Banteng Gepeng dan Loyalitas Kader PDI-P)

"Yang merasa ketua umum parpol (maju)," kata Megawati.

Mereka yang naik ke atas panggung adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Perindo Hary Tanoe.

Senior partai, Sabam Sirait diminta maju sebagai tokoh deklarator partai.

Kemudian Megawati memotong tumpeng sebagai simbol peringatan HUT PDIP. Potongan tumpeng pertama dia berikan kepada Presiden Jokowi.

"Ini potongan tumpeng diberikan ke Pak Jokowi sebagai kader terbaik PDI-P," kata pembawa acara Nico Siahaan.

Setelah Jokowi, Megawati memberikan tumpeng kedua untuk Wapres Jusuf Kalla, dilanjutkan dengan Sabam Sirait dan yang lainnya.

Kompas TV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat koordinasi bidang pariwisata tingkat nasional di Kantor DPP PDI Perjuangan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com