PPP Sebut Dukungan kepada Djarot-Sihar Bagian dari "Deal" dengan Daerah Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, ada alasan yang melatari keputusan PPP mengusung Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada Sumatera Utara meski kadernya tak menjadi calon wakil gubernur.

Keputusan ini merupakan bagian dari kesepakatan dengan PDI-P di sejumlah daerah lainnya.

"Sumut menjadi dinamika terakhir di PPP karena di satu sisi PPP dengan PDI-P sepakat di Jateng, di mana PPP dapat posisi cawagub. Di Jabar sepakat artinya PDI-P tidak ikut dalam koalisi mengusung Ridwan Kamil. Untuk itu, PPP dapat posisi cawagub. Itu bagian kesepakatan," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Baca juga: Dukung Djarot-Sihar di Pilkada Sumut, Ini Kontrak Politik yang Diminta PPP

Arsul yakin, dinamikan ini juga terjadi di partai politik lainnya sehingga tak perlu dipermasalahkan.

Kesepakatan seperti itu juga dilakukan antara PPP dengan partai lain, salah satunya Demokrat.

Sebab, kata Arsul, PPP paling sering berkoalisi dengan Demokrat di Pilkada 2018. Di Riau, Demokrat menggandeng kader PPP sebagai cawagubnya.

Kemudian, di Sulawesi Tenggara, PPP mengubah dukungan karena kadernya menjadi cawagub bersama Demokrat. Demikian pula di Kalimantan Timur dan Lampung.

Baca juga: PDI-P dan PPP Sepakat Usung Djarot-Sihar di Pilkada Sumut

"Kan tadi saya sampaikan bahwa pilkada serentak itu tidak bisa diperlakukan sendiri-sendiri. Ini bukan hanya di PPP, kami justru dari 17 Pilgub paling banyak berkoalisi dengan Demokrat," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Andreas Hugo Pareira memastikan partainya bersama PPP sepakat mengusung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pilkada Sumatera Utara (Sumut).