Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/01/2018, 10:17 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan (DPR) Fahri Hamzah mengkritik silang pendapat yang kembali terjadi di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kali ini, pro kontra terjadi pada kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meminta langkah Susi menenggelamkan kapal tersebut dihentikan.

Namun, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan Susi tersebut.

(baca: Penenggelaman Kapal ala Susi, Dipuji Jokowi, Dikritik JK dan Luhut)

Susi sendiri tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

"Ini yang sering saya katakan. Padahal sudah tahun ke-4, tapi kabinet belum diikat oleh kesatuan langkah dan arah," kata Fahri Hamzah lewat pesan singkat, Rabu (10/1/2018).

"Pak Jokowi di tahun evaluasi politik dan kinerja pemerintahan ini bisa dituduh gagal mengelola kabinet," tambah Fahri.

Baca juga: Di Hadapan Para Relawannya, Jokowi Puji Susi Pudjiastuti

Fahri mengaku sudah lama mendengar adanya ketegangan di kabinet terkait kebijakan Susi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

Namun, ia menyayangkan ketegangan ini justru sekarang sudah terdengar ke luar.

"Saya melihat ada banyak masalah. Tim ekonomi tidak kompak, tim polkam tidak sejalan, tim Kesra jalan masing-masing," kata dia.

Baca: Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Menurut Fahri, silang pendapat dan ketidakkompakan menteri kabinet kerja ini tak terlepas dari setiap menteri yang ingin mengklaim prestasinya masing-masing.

Akibatnya, kerja sama antar kementerian pun dilupakan.

"Akhirnya masing-masing menteri kayak koboi," kata Fahri.

Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menenggelamkan 33 kapal asing pencuri ikan di Natuna, Kepulauan Riau.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Nasional
Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Nasional
Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Nasional
Gerindra Minta Jangan Ada 'Privilege' untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Gerindra Minta Jangan Ada "Privilege" untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Nasional
PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk 'Kepentingan Politik', PKB Buka Suara

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk "Kepentingan Politik", PKB Buka Suara

Nasional
Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Nasional
Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Nasional
MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Nasional
Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Nasional
Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres, PKB Ucapkan Selamat

Anies Dapat Tiket Capres, PKB Ucapkan Selamat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.