Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Jokowi Bisa Dituduh Gagal Kelola Kabinet

Kompas.com - 10/01/2018, 10:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan (DPR) Fahri Hamzah mengkritik silang pendapat yang kembali terjadi di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kali ini, pro kontra terjadi pada kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meminta langkah Susi menenggelamkan kapal tersebut dihentikan.

Namun, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan Susi tersebut.

(baca: Penenggelaman Kapal ala Susi, Dipuji Jokowi, Dikritik JK dan Luhut)

Susi sendiri tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

"Ini yang sering saya katakan. Padahal sudah tahun ke-4, tapi kabinet belum diikat oleh kesatuan langkah dan arah," kata Fahri Hamzah lewat pesan singkat, Rabu (10/1/2018).

"Pak Jokowi di tahun evaluasi politik dan kinerja pemerintahan ini bisa dituduh gagal mengelola kabinet," tambah Fahri.

Baca juga: Di Hadapan Para Relawannya, Jokowi Puji Susi Pudjiastuti

Fahri mengaku sudah lama mendengar adanya ketegangan di kabinet terkait kebijakan Susi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

Namun, ia menyayangkan ketegangan ini justru sekarang sudah terdengar ke luar.

"Saya melihat ada banyak masalah. Tim ekonomi tidak kompak, tim polkam tidak sejalan, tim Kesra jalan masing-masing," kata dia.

Baca: Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Menurut Fahri, silang pendapat dan ketidakkompakan menteri kabinet kerja ini tak terlepas dari setiap menteri yang ingin mengklaim prestasinya masing-masing.

Akibatnya, kerja sama antar kementerian pun dilupakan.

"Akhirnya masing-masing menteri kayak koboi," kata Fahri.

Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menenggelamkan 33 kapal asing pencuri ikan di Natuna, Kepulauan Riau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com