Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler: Pelatihan Cuap-cuap OK OCE, Menteri Susi Versus Luhut dan JK

Kompas.com - 10/01/2018, 07:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tengah berhadapan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik pelaksanaan program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) sebagai program pelatihan lisan yang kurang bermanfaat.

Kedua artikel itu termasuk yang paling banyak menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Selasa (9/1/2018). Selain itu, ada sejumlah artikel terpopuler lain yang sayang untuk dilewatkan berikut ini.

OK OCE sekadar cuap-cuap?

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim saat rapat Komisi B bersama Dinas UMKM DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/1/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim saat rapat Komisi B bersama Dinas UMKM DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, menganggap pelatihan OK OCE tersebut aneh karena pelatih hanya memberikan pelatihan cuap-cuap atau lisan tanpa praktik.

Ia juga menilai bunga pinjaman modal peserta OK OCE terlalu tinggi, yakni 13 persen. Menurut dia, calon peserta OK OCE tidak akan sanggup meminjam uang dengan bunga sebesar itu.

Bagaimana tanggapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tentang ini? Simak artikel berikut ini.

- Sandi: Bunga 13 Persen untuk Modal OK OCE Bagian dari Bisnis Bank DKI
- Sandiaga: Kalau Program Cuap-cuap, Ya Pelatihan Memang seperti Itu
- OK OCE Ini Pelatihan Paling Aneh, Ini Pelatihan Cuap-cuap...
- Apa yang Diuntungkan dari OK OCE? Bunga Modalnya Aja 13 Persen

Luhut dan Wapres minta stop penenggelaman kapal

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Susi untuk tidak lagi menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Luhut meminta Susi untuk fokus meningkatkan ekspor ikan.

Hal yang sama juga diminta oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasannya, demi menjaga hubungan baik dengan negara lain. Kalla tetap mendorong penegakan hukum atas kapal pencuri, tetapi kapal itu bisa saja dilelang.

Menanggapi ini, Susi menyatakan bahwa ia akan bertindak sesuai perintah pengadilan. Jika pengadilan meminta penenggelaman kapal, maka ia akan melaksanakan.

Baca artikel selengkapnya berikut ini.
- Di Hadapan Para Relawannya, Jokowi Puji Susi Pudjiastuti
- Diminta Luhut Tidak Tenggelamkan Kapal Lagi, Ini Tanggapan Susi
- Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Penenggelaman Kapal
- Susi: Yang Keberatan dengan Penenggelaman Kapal, Silakan Usul ke Presiden

Pasukan elite Saudi beraksi

Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Al-Ajrab, mengirim pasukan khusus untuk menahan 11 pangeran yang menolak kebijakan penghapusan subsidi tagihan listrik dan air.

Pada 1 Januari 2018, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar lima persen untuk sebagian besar barang dan jasa. Hal itu sekaligus mengakhiri kebijakan bebas pajak yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.

Awal November 2017, pemerintah Arab Saudi juga melakukan penangkapan besar-besaran terhadap sejumlah pangeran dan petinggi pemerintahan terkait dengan dugaan korupsi.

Berita selengkapnya dapat dibaca di artikel "Putra Mahkota Saudi Kerahkan Pasukan Elite untuk Tahan 11 Pangeran ".

Eks pengacara Setnov dicekal

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Keterangannya berkaitan dengan kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Keterangannya berkaitan dengan kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dan tiga orang lainnya dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan ini terkait proses penyelidikan dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dengan tersangka Setya Novanto.

Simak dalam artikel "Fredrich Yunadi Dicegah KPK ke Luar Negeri".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Doakan Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Korsel

Wapres Ma'ruf Amin Doakan Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Korsel

Nasional
Soal Ahmad Ali Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Bisa Saja Masalah Pilkada

Soal Ahmad Ali Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Bisa Saja Masalah Pilkada

Nasional
Prabowo Sangat Terkesan Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Hasil Pilpres 2024

Prabowo Sangat Terkesan Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Hasil Pilpres 2024

Nasional
Prabowo: Saya Enggak Tahu Ilmu Gus Imin Apa, Kita Bersaing Ketat…

Prabowo: Saya Enggak Tahu Ilmu Gus Imin Apa, Kita Bersaing Ketat…

Nasional
Prabowo: PKB Ingin Terus Kerja Sama, Mengabdi demi Kepentingan Rakyat

Prabowo: PKB Ingin Terus Kerja Sama, Mengabdi demi Kepentingan Rakyat

Nasional
Jokowi: UU Kesehatan Direvisi untuk Permudah Dokter Masuk Spesialis

Jokowi: UU Kesehatan Direvisi untuk Permudah Dokter Masuk Spesialis

Nasional
Cak Imin Titipkan Agenda Perubahan PKB ke Prabowo, Harap Kerja Sama Berlanjut

Cak Imin Titipkan Agenda Perubahan PKB ke Prabowo, Harap Kerja Sama Berlanjut

Nasional
Gibran Cium Tangan Ma'ruf Amin Saat Bertemu di Rumah Dinas Wapres

Gibran Cium Tangan Ma'ruf Amin Saat Bertemu di Rumah Dinas Wapres

Nasional
KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli di Rutan

KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli di Rutan

Nasional
Program Makan Siang Gratis Masih Dirumuskan, Gibran: Jumlah Penerima Segera Kami Pastikan

Program Makan Siang Gratis Masih Dirumuskan, Gibran: Jumlah Penerima Segera Kami Pastikan

Nasional
Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Nasional
Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Nasional
Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com