Kompas.com - 10/01/2018, 07:13 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan jajaran kejaksaan lain dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017) KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa Agung Muhammad Prasetyo dan jajaran kejaksaan lain dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung ingin kembali terlibat dalam pencegahan tindak pidana di wilayah laut.

Caranya, dengan membangkitkan kembali program "Jaksa Masuk Laut" dalam rangka memberi penerangan hukum terhadap warga dinkawasan pantai dan laut.

"Saya kemarin bertemu KSAL, kami akan hidupkan kembali jaksa masuk laut karena banyak permasalahan di laut," ujar Prasetyo, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Program tersebut sebelumnya telah diterapkan oleh Kejaksaan Agung pada era Hari Suharto yang mulai berjalan sejak 1985. Kegiatan itu berjalan di tujuh provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.

Baca juga: Kejagung Siapkan Jaksa Khusus untuk Tangani Perkara Pilkada 2018

Tujuannya, untuk meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di laut.

Program tersebut akan dihidupkan kembali karena maraknya tindak pidana di laut, seperti illegal fishing, menangkap ikan dengan peledak, penyelundupan, hingga pidana lintas batas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sepakat dengan KSAL nantinya secepatnya akan kerja sama untuk bawa serta jaksa kami memberikan pengarahan dan penkum di tengah laut pada masyarakat yang banyak tinggal di pantai atau laut," kata Prasetyo.

Selain itu, Kejaksaan Agung saat ini tengah menerapkan program jaksa masuk sekolah dan jaksa masuk pesantren.

Baca juga: 2017, Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp 734 M dari Kasus Pidana Khusus

Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak usia sekolah dan santri. Prasetyo mengatakan, kejaksaan ingin memperkenalkan hukum kepada anak-anak usia sekolah agar lebih sadar hukum.

Penekanannya adalah pembentukan budaya antikorupsi sedini mungkin.

"Dengan adanya pembekalan, ketika sudah jadi pemimpin bangsa, atau sebagai birokrat, atau pengusaha, mereka tahu persis bahwa korupsi tidak baik dilakukan karena menyengsarakan masyarakat," kata Prasetyo.

Kompas TV Jaksa Agung M Prasetyo akan mengevaluasi putusan vonis hukuman 18 bulan penjara terhadap Buni Yani.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.