Kompas.com - 09/01/2018, 17:50 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia dihentikan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak lagi menenggelamkan kapal pada tahun 2018.

"Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain," ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Gara-gara kebijakan penenggelaman kapal yang sudah dilakukan tiga tahun terakhir itu, kata Kalla, tak sedikit negara yang protes ke Indonesia.

"Ada, enggak usah saya sebut namanya. Ada protes-protes, pendekatan, diplomatik, dan macam-macam," ungkap dia.

Menurut Kalla, kapal-kapal asing yang ditangkap itu cukup ditahan, kemudian nantinya bisa dilelang, sehingga uangnya masuk ke kas negara.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

 

"Tetapi, tetap ada hukumnya, yakni tetap ditahan, tapi bisa saja dilelang," kata Kalla.

(Baca juga: Di Depan Mahasiswa UI, Menteri Susi Jelaskan Alasan Penenggelaman Kapal)

Kalla mengungkapkan, selain dilelang, kapal-kapal tersebut juga bisa dimanfaatkan Indonesia. Sebab, Indonesia masih kekurangan banyak kapal untuk menangkap ikan.

"Kita butuh kapal juga, jangan membeli kapal, tapi di lain pihak banyak kapal yang nongkrong. Policy-nya itu yang diberikan ke Menteri KKP," ujar Kalla.

Ia tak ingin Indonesia membeli banyak kapal menggunakan APBN. Padahal, di lain sisi ada banyak kapal yang menganggur dan bisa dimanfaatkan.

"Kita butuh kapal, ekspor perikanan kita turun, ekspor ikan tangkap turun. Di lain pihak ada banyak kapal nganggur. Jangan membeli kapal dengan ongkos APBN. Padahal, banyak kapal nganggur di Bitung, nganggur di sini, nganggur di Bali, di Tual, dan lain-lain," tambahnya.

 

Tak Diatur UU

Kalla juga membenarkan bahwa kebijakan yang diambil Susi tak diatur dalam UU Nomor 45/2009 tentang Perikanan.

"UU tidak ada mengharuskan dibakar, yang ada ditahan, iya. Tetapi, Pak Luhut mengatakan, jangan dibom-bom lagi, itu tidak ada dalam UU yang begituan," ujar dia.

Kata Kalla, kebijakan tersebut hanyalah sebagai tindakan untuk memberikan efek jera bagi kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Itu hanya cara kita untuk memberikan hukuman. Jadi tidak benar jika ada UU yang menyebutkan bahwa kapal yang ditahan itu harus dibakar," ujar dia.

(Baca juga: Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Jalan Terus)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan peregangan sebelum menyaksikan penenggelaman kapal nelayan ThailandTribunnews Batam/ Argianto Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan peregangan sebelum menyaksikan penenggelaman kapal nelayan Thailand

 

Susi sebelumnya menegaskan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan sudah diatur di dalam UU Nomor 45/2009 tentang Perikanan.

Pasal 69 Ayat (1) UU Nomor 45/2009 menyatakan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Sementara itu, Pasal 69 Ayat (4) UU Nomor 45/2009 berbunyi, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, sudah cukup penenggelaman kapal ikan dilakukan oleh Susi. Kapal-kapal yang melanggar akan dilakukan penyitaan.

Saat ini, pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat.

Meski demikian, penenggelaman kapal juga bukan tidak mungkin dilakukan karena akan diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran khusus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Nasional
Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Nasional
Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Nasional
Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Nasional
Moeldoko: Semua Kepala Staf Angkatan Disiapkan Jadi Panglima TNI

Moeldoko: Semua Kepala Staf Angkatan Disiapkan Jadi Panglima TNI

Nasional
3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

Nasional
Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Nasional
Tingkatkan Resiliensi TerhadapTantangan Global, Menkominfo Dorong Startup Digital Jalankan 3 Aksi

Tingkatkan Resiliensi TerhadapTantangan Global, Menkominfo Dorong Startup Digital Jalankan 3 Aksi

Nasional
Tanggapi Santai Pelemparan Telur Busuk di Kantor DPW Aceh, Nasdem: Anies Tetap Disambut dengan Baik

Tanggapi Santai Pelemparan Telur Busuk di Kantor DPW Aceh, Nasdem: Anies Tetap Disambut dengan Baik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kenangan Terakhir JK tentang Ferry Mursyidan Baldan | Gurauan Bahlil soal Ganjar Capres KAHMI

[POPULER NASIONAL] Kenangan Terakhir JK tentang Ferry Mursyidan Baldan | Gurauan Bahlil soal Ganjar Capres KAHMI

Nasional
Parameter Identitas Nasional

Parameter Identitas Nasional

Nasional
Contoh Identitas Nasional Indonesia

Contoh Identitas Nasional Indonesia

Nasional
Fungsi dan Tujuan Identitas Nasional

Fungsi dan Tujuan Identitas Nasional

Nasional
Tanggal 7 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.