Kampanye Jelang Lebaran, Mendagri Duga Politik Uang Ada di Mana-mana

Kompas.com - 09/01/2018, 17:17 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menduga politik uang atau money politics akan terjadi dalam kontestasi politik pilkada 2018. Dia memperkirakan, aktivitas money politics akan semakin marak sebab masa kampanye berdekatan dengan bulan Ramadhan.

"Kalau money politics tidak bisa diidentifikasi di daerah mana. Seluruh daerah berpotensi. Apalagi ini di tengah kampanye menghadapi lebaran, puasa dan sebagainya," kata Tjahjo usai berkunjung ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Tjahjo yakin penyelenggara pemilu telah memiliki perangkat aturan menghadapi persoalan money politics ini.

Kendati demikian, dia mengingatkan aturan yang sudah ada, tetap memerlukan koordinasi yang baik dalam implementasinya.

Baca juga : Jokowi: Kampanye Hitam Harus Dihilangkan dari Demokrasi Kita!

"Membuktikan money politics memang sulit, tapi harus dilawan. Laporan dari masyarakat, laporan dari pers, itu kita harapkan," ucap Tjahjo.

Dia menambahkan, Bawaslu harus tegas menindak pelaku (pemberi dan penerima), apabila ada alat bukti yang cukup terkait aktivitas money politics tersebut.

Embrio korupsi

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menilai, politik uang merupakan kejahatan yang luar biasa besar dalam demokrasi.

"Dan ini adalah embrio persoalan korupsi. Jadi menurut saya bukan hanya beban dan tanggung jawab penyelenggara, tapi seluruh komponen masyarakat. Publik harus menolak," kata Abhan.

Dia mengatakan, sanksi yang diberikan bukan hanya berupa pidana pemilu, melainkan sanksi administrasi berupa pembatalan calon (diskualifikasi).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X