Kampanye Jelang Lebaran, Mendagri Duga Politik Uang Ada di Mana-mana

Kompas.com - 09/01/2018, 17:17 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menduga politik uang atau money politics akan terjadi dalam kontestasi politik pilkada 2018. Dia memperkirakan, aktivitas money politics akan semakin marak sebab masa kampanye berdekatan dengan bulan Ramadhan.

"Kalau money politics tidak bisa diidentifikasi di daerah mana. Seluruh daerah berpotensi. Apalagi ini di tengah kampanye menghadapi lebaran, puasa dan sebagainya," kata Tjahjo usai berkunjung ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Tjahjo yakin penyelenggara pemilu telah memiliki perangkat aturan menghadapi persoalan money politics ini.

Kendati demikian, dia mengingatkan aturan yang sudah ada, tetap memerlukan koordinasi yang baik dalam implementasinya.


Baca juga : Jokowi: Kampanye Hitam Harus Dihilangkan dari Demokrasi Kita!

"Membuktikan money politics memang sulit, tapi harus dilawan. Laporan dari masyarakat, laporan dari pers, itu kita harapkan," ucap Tjahjo.

Dia menambahkan, Bawaslu harus tegas menindak pelaku (pemberi dan penerima), apabila ada alat bukti yang cukup terkait aktivitas money politics tersebut.

Embrio korupsi

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menilai, politik uang merupakan kejahatan yang luar biasa besar dalam demokrasi.

"Dan ini adalah embrio persoalan korupsi. Jadi menurut saya bukan hanya beban dan tanggung jawab penyelenggara, tapi seluruh komponen masyarakat. Publik harus menolak," kata Abhan.

Dia mengatakan, sanksi yang diberikan bukan hanya berupa pidana pemilu, melainkan sanksi administrasi berupa pembatalan calon (diskualifikasi).

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X