Kompas.com - 09/01/2018, 11:24 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Sarmuji, menargetkan pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) selesai pekan depan.

Sebab, sebagaimana komitmen Golkar, pergantian Ketua DPR menunggu selesainya revisi UU MD3 terkait penambahan kursi Wakil Ketua DPR dan MPR bagi PDI-P selaku partai peraih kursi terbanyak di DPR.

"Ada keinginan tambah satu Wakil Ketua DPR untuk PDI-P sebagai penghormatan terhadap pemenang pemilu 2014. Kami ingin selesaikan MD3 ini secepatnya sekaligus pergantian Ketua DPR, jadi sekali langkah dua urusan selesai," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

(baca: Fahri Hamzah: Ketua DPR Sebaiknya Tak Terlalu Lama Dijabat Plt)

Ia menambahkan, pembahasan revisi Undang-undang MD3 hanya tinggal tahap finalisasi sehingga tak membutuhkan waktu lama menyelesaikannya.

Bahkan, kata Sarmuji, pembahasannya tinggal tahap pengambilan keputusan tingkat I, yakni di internal Badan Legislasi (Baleg).

Sarmuji menambahkan, pada Kamis (11/1/2018), fraksinya akan menggelar rapat pleno untuk membahas sejumlah langkah agar memuluskan pembahasan revisi Undang-undang MD3.

Langkah yang ditempuh bisa melalui musyawarah mufakat atau voting.

"Rapat fraksi hari Kamis, tetapi apakah memutuskan Ketua DPR saya pikir belum. Hanya penegasan agar MD3 diselesaikan paling tidak satu minggu. Fraksi Golkar perintahkan anggota di Baleg untuk selesaikan undang-undang MD3," lanjut Sarmuji.

Partai Golkar belum memutuskan sosok yang akan menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

(Baca juga : Golkar: Perlu Pertimbangan Matang untuk Putuskan Ketua DPR)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Masyarakat Tak Mudik, Doni: Kerinduan Terhadap Keluarga Bisa Menimbulkan Hal Tragis

Minta Masyarakat Tak Mudik, Doni: Kerinduan Terhadap Keluarga Bisa Menimbulkan Hal Tragis

Nasional
Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Nasional
Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X