Fahri Hamzah: Ketua DPR Sebaiknya Tak Terlalu Lama Dijabat Plt

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Fraksi Partai Golkar segera memutuskan ketua DPR definitif.

Menurut Fahri, tak baik jika kursi ketua DPR terlalu lama dijabat pelaksana tugas (plt).

"Memang sebaiknya ketua DPR itu enggak boleh terlalu lama di plt," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Ia mengatakan, pimpinan DPR telah mengirim surat ke Fraksi Golkar agar segera menentukan pengganti Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.

(Baca juga: Ketua DPR Pengganti Novanto Harus Bersih, Politisi Golkar Ini Protes)

Fahri menambahkan, ada banyak hal yang akan diputuskan di DPR dan membutuhkan kompromi dari semua pihak, termasuk dari Fraksi Golkar di kursi pimpinan DPR.

Namun, kata Fahri, surat dari Fraksi Golkar hingga saat ini belum masuk ke pimpinan DPR sehingga pihaknya masih terus menunggu.

"Kalau ada permintaan melantik ketua DPR hari ini, pagi ini harusnya kami rapim dulu sampai sore, kemarin enggak ada. Tadi malam juga enggak ada. Jadi, kalau ada surat pagi ini, misalnya, minta ketua DPR dilantik segera tentu kami prioritaskan," lanjut Fahri.

(Baca juga: Soal Pergantian Ketua DPR, Golkar Tunggu Revisi UU MD3)

Partai Golkar belum memutuskan sosok yang akan menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali sebelumnya menuturkan, pihaknya menunggu revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) rampung.

Pembahasan soal penambahan pimpinan DPR tersebut kini tengah dibahas di Badan Legislasi DPR.

(Baca juga: Golkar: Perlu Pertimbangan Matang untuk Putuskan Ketua DPR)

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan bahwa pergantian ketua DPR yang diajukan fraksinya dibarengi dengan penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDI-P.

Agus menambahkan, hal itu merupakan kehendak politik dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan polemik revisi UU MD3.

Ia menilai wajar jika PDI-P sebagai partai peraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014 turut memperoleh kursi pimpinan DPR.

Ia menambahkan, hal itu merupakan etika politik yang harus dijunjung.

"Sehingga akan sangat elok apabila ketua DPR dan pimpinan DPR yang baru hasil revisi Undang-Undang MD3 bisa dilantik bersama," ujar Agus yang juga Ketua DPP Partai Golkar.