Jokowi: Mulai Januari, Blok Mahakam 100 Persen Dikuasai Pertamina

Kompas.com - 09/01/2018, 06:57 WIB
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan warga saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo bersalaman dengan warga saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

ROTE NDAO, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memastikan, negara melalui Pertamina telah mengambil alih 100 persen Blok Mahakam.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato pada acara Rakornas Bara JP di Auditorium Tiilanga, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018). 

"Mulai Januari, Blok Mahakam sudah 100 persen saya serahkan kepada Pertamina," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, hal itu terwujud karena usaha pemerintah. Sebelumnya, Indonesia hanya punya bagian kecil saham dari pengelolaan migas di Blok Mahakam.

Baca juga: Per 1 Januari 2018, Pertamina Resmi Kuasai Blok Mahakam

"Dulu Indonesia 1 persen saja enggak punya sahamnya. Sekarang kita berikan 100 persen ke Pertamina," ujar Jokowi.

Diberitakan, terhitung per 1 Januari 2018, Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari perusahaan asal Perancis, Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation, yang mengelola blok tersebut 50 tahun.

Tidak hanya Blok Mahakam, Presiden Jokowi juga menyampaikan perkembangan negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

"Freeport lagi diurus. Kita ingin saham kita lebih besar. Nanti kalau sudah rampung, saya akan jelaskan ke Bapak-Ibu," ujar Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X