Jokowi: Mulai Januari, Blok Mahakam 100 Persen Dikuasai Pertamina

Kompas.com - 09/01/2018, 06:57 WIB
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan warga saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Presiden Joko Widodo bersalaman dengan warga saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).

ROTE NDAO, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memastikan, negara melalui Pertamina telah mengambil alih 100 persen Blok Mahakam.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato pada acara Rakornas Bara JP di Auditorium Tiilanga, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018). 

"Mulai Januari, Blok Mahakam sudah 100 persen saya serahkan kepada Pertamina," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, hal itu terwujud karena usaha pemerintah. Sebelumnya, Indonesia hanya punya bagian kecil saham dari pengelolaan migas di Blok Mahakam.

Baca juga: Per 1 Januari 2018, Pertamina Resmi Kuasai Blok Mahakam

"Dulu Indonesia 1 persen saja enggak punya sahamnya. Sekarang kita berikan 100 persen ke Pertamina," ujar Jokowi.

Diberitakan, terhitung per 1 Januari 2018, Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari perusahaan asal Perancis, Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation, yang mengelola blok tersebut 50 tahun.

Tidak hanya Blok Mahakam, Presiden Jokowi juga menyampaikan perkembangan negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

"Freeport lagi diurus. Kita ingin saham kita lebih besar. Nanti kalau sudah rampung, saya akan jelaskan ke Bapak-Ibu," ujar Jokowi.



EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X