Jokowi: Mulai Januari, Blok Mahakam 100 Persen Dikuasai Pertamina

Kompas.com - 09/01/2018, 06:57 WIB
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan warga saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo bersalaman dengan warga saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

ROTE NDAO, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memastikan, negara melalui Pertamina telah mengambil alih 100 persen Blok Mahakam.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato pada acara Rakornas Bara JP di Auditorium Tiilanga, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018). 

"Mulai Januari, Blok Mahakam sudah 100 persen saya serahkan kepada Pertamina," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, hal itu terwujud karena usaha pemerintah. Sebelumnya, Indonesia hanya punya bagian kecil saham dari pengelolaan migas di Blok Mahakam.

Baca juga: Per 1 Januari 2018, Pertamina Resmi Kuasai Blok Mahakam

"Dulu Indonesia 1 persen saja enggak punya sahamnya. Sekarang kita berikan 100 persen ke Pertamina," ujar Jokowi.

Diberitakan, terhitung per 1 Januari 2018, Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari perusahaan asal Perancis, Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation, yang mengelola blok tersebut 50 tahun.

Tidak hanya Blok Mahakam, Presiden Jokowi juga menyampaikan perkembangan negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

"Freeport lagi diurus. Kita ingin saham kita lebih besar. Nanti kalau sudah rampung, saya akan jelaskan ke Bapak-Ibu," ujar Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X