"Kalau Pekerja Rumah Tangga di Dalam Negeri Tak Dilindungi, Bagaimana di Luar?"

Kompas.com - 08/01/2018, 20:41 WIB
Kustini (50) dan Siti Aminah (40) memilih bekerja sebagai office boy (tenaga pembantu) di sebuah apartemen di Jakarta. Mereka yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pekerja rumah tangga kini menolak karena beratnya pekerjaan, jam kerja yang panjang namun upah yang tak memadai. Saat ini, warga Jakarta dan sekitarnya semakin sulit mencari orang yang bersedia menjadi pekerja rumah tangga. Kompas/Irene SarwindaningrumKustini (50) dan Siti Aminah (40) memilih bekerja sebagai office boy (tenaga pembantu) di sebuah apartemen di Jakarta. Mereka yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pekerja rumah tangga kini menolak karena beratnya pekerjaan, jam kerja yang panjang namun upah yang tak memadai. Saat ini, warga Jakarta dan sekitarnya semakin sulit mencari orang yang bersedia menjadi pekerja rumah tangga.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan mendesak agar negara segera membuat undang-undang untuk melindungi pekerja perempuan di sektor informal.

"Kalau di dalam negeri saja tidak terlindungi, bagaimana negara mencegah kekerasan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri?" ujar Ketua Komnas Perempuan Azriana di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Saat ini, kata dia, UU Pekerja Migran yang sudah disahkan hanya mengatur pekerja di sektor formal. Sementara di sektor informal yang sebagian besar pekerjanya kaum perempuan belum tersentuh.

Baca juga : Dijanjikan Gaji Rp 5 Juta, 12 Calon TKI Telantar di Penampungan Ilegal


Padahal, pekerja rumah tangga sangat rawan dengan aksi kekerasan baik secara fisik atau seksual.

Komnas Perempuan mendesak agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera dibahas intensif di DPR agar segara payung hukum untuk pekerja informal itu segera rampung.

Selain itu, Komnas Perempuan juga berharap agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga mencakup jaminan tenaga kerja Indonesia ( TKI) yang bekerja di luar negeri.

Baca juga : Tahun 2017 ini Sudah 45 TKI Asal NTT yang Meninggal di Malaysia

Selama ini, kata dia, banyak pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa perlindungan negara. Bahkan hanya memiliki pengetahuan seadanya. Oleh karena itu, diharapkan UU tersebut bisa menjamin adanya pelatihan kepada para calon TKI.

Dengan begitu maka para calon TKI sudah memiliki bekal kemampuan yang cukup sebelum bekerjan di negara lain.

"Harapan kami ruang itu bisa terbuka ketika RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu dibahas di DPR," kata perempuan yang kerap disapa Nana itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X