Kompas.com - 08/01/2018, 19:00 WIB
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono saat ditemui sebelum rapat teknis persiapan Pilkada serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono saat ditemui sebelum rapat teknis persiapan Pilkada serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) wajib memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaran Pilkada serentak 2018.

Menurut Sumarsono, ada sejumlah daerah yang berupaya melemahkan fungsi KPU dan Bawaslu daerah dengan cara menarik kembali aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi sekretaris dan staf di KPU dan Bawaslu.

"Sejumlah (pemerintah) daerah ada yang berusaha melumpuhkan KPU dan Bawaslu dengan cara menarik kembali staf-stafnya dari KPU dan Bawaslu," ujar dalam rapat teknis persiapan Pilkada serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

"Jangan mengganggu sekretaris KPU dan Bawaslu dengan cara dipanggil kembali oleh Pemda, dimanfaatkan untuk promosi sebagai Kabag misalnya," tambahnya.

Sumarsono mengatakan, Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 17 provinsi, 115 kabupatan dan 39 kota memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda.

(Baca juga: Mendagri Tak Setuju KPU-Bawaslu Daerah Bersifat Ad Hoc)

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski tugas penyelenggaraan Pilkada merupakan tanggung jawab KPU dan Bawaslu, namun pemerintah daerah wajib memberikan dukungan penuh dalam mengantisipasi kerawanan tersebut.

Ia pun menuturkan, KPU dan Bawaslu sering mengirimkan surat protes kepada Kementerian Dalam Negeri agar aparatur sipil negara yang menjadi staf KPU dan Bawaslu tidak ditarik kembali.

"Pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Jadi posisi pemerintah hari ini adalah tidak mengganggu tapi justru sebaliknya, wajib memberikan dukungan penuh agar pemilihan kepala daerah serentak bisa sukses. Kalau mau menarik (staf) boleh tapi harus setelah pilkada,"kata Sumarsono.

Selain itu, Sumarsono juga menegaskan, berdasarkan Nawa Cita, negara tidak boleh absen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, terpercaya, bersih dan efektif. Artinya pemerintah daerah harus menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak.

"Karena itu tidak ada alasan lain, pemerintah daerah wajib menyukseskan Pilkada serentak sebagai salah satu program strategis nasional yang harus sukses di daerah," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Nasional
Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Nasional
Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Nasional
TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X