Pilkada Jatim, PDI-P Belum Putuskan Pengganti Azwar Anas

Kompas.com - 08/01/2018, 17:08 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di kediaman Megawati Jl. Teuku Umar, Jakarta, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di kediaman Megawati Jl. Teuku Umar, Jakarta, Senin (8/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP PDI-P belum memutuskan nama pengganti Azwar Anas yang akan dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pilkada serentak 2018.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, belum ada rapat soal nama-nama pengganti Azwar Anas, kendati DPP sudah menyusun sejumlah kriteria.

"Enggak ada (rapat soal Jatim). Hari ini kami tinggal berkonsentrasi untuk daerah-daerah yang PDI-P kekurangan kursi. Bagaimana bisa dipastikan koalisi kerjasama dengan parpolnya berjalan dengan baik. Itu saja," kata Hasto ditemui di rumah Megawati Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

Sebagai informasi, pada hari ini Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) mulai pembukaan pendaftaran calon kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

Pendaftaran calon kepada daerah akan berlangsung hingga Rabu (10/1/2018).

(Baca juga : Pilkada Jatim, PDI-P Siapkan Kejutan Pengganti Azwar Anas)

Hasto lebih lanjut mengatakan, salah satu kriteria pengganti Azwar Anas yaitu figur yang bersangkutan harus bisa bekerjasama dengan Gus Ipul.

Selain itu, pengganti Azwar Anas juga harus memiliki prestasi dan kinerja pemerintahan yang baik.

"Sosok yang menjadi bagian dari representasi keluarga besar PDI-P, yang menyatu dengan kekuatan rakyat," kata Hasto.

PDI-P berharap mendapatkan sosok pengganti Azwar Anas yang memiliki dedikasi tidak hanya untuk Jawa Timur, melainkan juga untuk bangsa dan negara.

Dia menambahkan, pengganti Azwar bisa dari kalangan manapun.

"Dari ulama mungkin. Dari TNI/Polri mungkin. Dari tokoh media juga mungkin. Kan di Jatim banyak tokoh media. Dari kepala daerah juga mungkin," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X