Apa Kabar Laporan Marzuki Alie terhadap 3 Terdakwa E-KTP?

Kompas.com - 08/01/2018, 14:55 WIB
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie usai diperiksa KPK di Jakarta, Senin (8/1/2018).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Mantan Ketua DPR Marzuki Alie usai diperiksa KPK di Jakarta, Senin (8/1/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, sempat melaporkan tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Bareskrim Polri.

Mereka adalah dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Laporan tersebut diajukan ke Bareskrim Polri dengan nomor bukti lapor TBL/171/III/2017 pada Maret 2017.

Marzuki merasa nama baiknya dicemarkan karena dalam dakwaan ia disebut mendapatkan dana proyek E-KTP sebesar Rp 20 miliar.


Namun, menurut Marzuki, hingga kini, polisi belum menindaklanjuti laporannya itu.

Baca juga: Marzuki Alie: Tak Ada Ribut-ribut Bahas Anggaran e-KTP

Hal ini disampaikan Marzuki kepada wartawan usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus E-KTP, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/1/2018).

"Bareskrim tidak bisa menindaklanjuti karena yang bersangkutan sudah jadi tersangka dan sudah ditahan di KPK," kata Marzuki Alie.

"Katanya ada kesepakatan kalau ada kasus korupsi yang didahulukan kasus korupsinya. Sehingga laporan saya itu ditunda," tambah dia.

Baca: Marzuki Alie Bantah Terima Duit E-KTP

Marzuki Alie tidak mempermasalahkan langkah Bareskrim itu.

"Saya bilang ke Bareskrim. Mereka nanti sudah masuk penjara semua dan saya tidak ada sesuatu, saya maafkan semua," kata politisi Demokrat ini.

Marzuki kembali menegaskan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam proses pembahasan e-KTP pada 2014 lalu. Oleh karena itu, dia tidak terima apabila dituduh demikian.

"Kalau saya masih dituduh juga saya minta tindak lanjut Bareskrim," kata Marzuki.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X