Kompas.com - 08/01/2018, 14:12 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (7/12/2017). KOMPAS.com/Labib ZamaniWakil Ketua MPR RI, Mahyudin di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (7/12/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyatakan kepengurusan Golkar yang baru tak akan menyingkirkan salah satu faksi. Menurut dia, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar akan mengakomodasi semua faksi, bukan menyingkirkan salah satu pihak.

"Bukan unguk menyingkirkan orang. Tidak. Kepentingannya memenangkan pemilu. Jadi pasti beliau melakukan yang terbaik, merangkul semua kelompok untuk bersama mensolidkan partai memenangkan pemilu 2019," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Ia menambahkan, seperti yang disampaikan Ketua Umum Airlangga Hartarto, kepengurusan baru akan terbentuk sebulan setelah dirinya terpilih pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 20 Desember 2017.

Baca juga : Pimpinan DPR Belum Terima Surat Usulan Pengganti Ketua DPR dari Golkar

Saat ditanya apakah semangat persatuan akan mengesampingkan slogan Golkar bersih yang tengah diusung, Mahyudin menjawab slogan tersebut tetap akan diperjuangkan.

Namun, bagi mereka yang pernah terkena kasus koruspi dan telah menjalankan masa hukuman tetap bisa menjadi pengurus DPP, sebab dianggap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ia menilai, kader yang telah selesai menjalani masa hukuman dan berprestasi tetap layak dipertimbangkan menjadi pengurus DPP.

"Yang terkena masalah korupsi tentu tak masuk kepengurusan. Tapi yang mungkin kena kasus hukum dulu sudah, ya kalau musim berganti angin bisa berubah kenapa manusia tak bisa berubah. Kalau orang bisa insaf tak ada masalah, apa lagi prestasinya bagus," lanjut Mahyudin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

Nasional
UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Nasional
Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Nasional
Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Nasional
SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

Nasional
Hari Ketujuh Larangan Mudik, 462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Hari Ketujuh Larangan Mudik, 462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Nasional
Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR

Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR

Nasional
AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

Nasional
Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Nasional
MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

Nasional
BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X