Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romy Tegaskan Kepala Daerah yang Diusung PPP Harus Anti Politik Uang

Kompas.com - 05/01/2018, 23:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan bahwa politik uang merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam Pilkada serentak maupun pemilihan umum lain.

Saat ini, bukan rahasia lagi bahwa suara bisa diperjualbelikan. Bahkan, satu suara bisa dihargai Rp 1 juta.

"Di sini, banyak calon kepala daerah yang meneruskan amanah, harus mengeluarkan uang yang begitu besar untuk mendapatkan kekuasaan," ujar Romy dalam sambutannya di acara hari lahir ke-45 PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Sayangnya, kata Romy, kesadaran demokrasi di daerah belum menyeluruh.

Bahkan, di daerah pemilihannya, dengan polosnya warga mengaku memilih calon kepala daerah jika ada uang yang dibagi-bagikan.

(Baca juga : PPP Ancam Tarik Dukungan jika Ridwan Kamil Pilih Anton Charliyan)

 

Romy menyayangkan adanya kepala daerah yang untuk mendapatkan amanah dari rakyat rela mengeluarkan uang hingga ratusan miliar rupiah.

"Maka pusaran korupsi tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti," kata Romy.

Romy mengutip penelitian Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam disertasinya, bahwa Indonesia berada di posisi kedua negara di dunia dengan praktik politik uang tertinggi setelah Uganda.

Sebagian responden mengaku mendapatkan multiple payment. Artinya, warga menerima uang dari beberapa calon kepala daerah sekaligus.

Romy menegaskan bahwa kader PPP, terutama yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus menghapus praktik tersebut.

"PPP harus menjadi bagian untuk mengoreksi jalannya demokrasi yang rusak," kata Romy.

"Kita harus meluruskan, kembalikan rel demokrasi Indonesia kepada rel yang diinginkan pendiri bangsa," kata Romy.

Romy mengatakan, integritas dan spiritualitas menjadi hal utama yang dicari dalam pribadi pemimpin. Dua nilai tersebut harus tertanam dalam calon yang diusung PPP.

"Kalau orangnya mental korup, selamanya dia korup. Karena mental itu bawaan," kata Romy.

Kompas TV DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat mengancam mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com