Kompas.com - 05/01/2018, 19:02 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memutuskan tetap mengusung Azwar Anas sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Timur.

Keputusan ini diambil dalam rapat pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

"Kami tetap tidak akan mengubah pasangan calon yang ditetapkan," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto seusai rapat.

Hasto mengatakan, keputusan untuk mengusung Azwar Anas bersama Syaifullah Yusuf sudah diambil melalui berbagai pertimbangan yang matang.

(Baca juga: Gus Ipul Bicara soal Risma dan Kriteria Ideal Penganti Azwar Anas)

Oleh karena itu, PDI-P tidak akan goyah hanya karena saat ini tersebar foto mirip Azwar Anas yang beredar luas di media sosial.

Dalam foto tersebut, tampak ada sebotol minuman anggur dan Azwar sedang memangku paha seorang perempuan.

"Partai ini ketika mengambil keputusan memperhatikan rekam jejak, memperhatikan berbagai aspek bagaimana secara kultural kami bekerja sama dengan keluarga besar Nahdliyyin," kata Hasto.

Hasto menduga foto tersebut merupakan sebuah rekayasa. Ia juga mempertanyakan kenapa foto tersebut muncul menjelang pendaftaran Pilgub Jatim pada 8 Januari mendatang.

 

Kerap diteror

Sebelumnya, Anas mengaku belakangan ini kerap menerima teror. Dia juga merasa ada upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya beberapa hari menjelang masa pendaftaran Pilkada Jatim.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com dari pihak Azwar Anas, Jumat (5/1/2018), tidak dijelaskan detail pembunuhan katakter yang dimaksud.

Namun, kabar yang beredar, foto pribadinya beredar di media sosial. Foto tersebut dianggap tidak pantas dilakukan seorang pejabat publik.

"Ada teror kepada saya dan keluarga saya serta ada upaya pembunuhan karakter kepada saya sebagai calon wakil gubernur Jatim," kata Bupati Banyuwangi ini.

(Baca juga: Azwar Anas Diserang, Gus Ipul Ikhlas dan Tunggu Kepastian PDI-P)

Bagi Anas, perlakuan seperti itu sudah kerap diterimanya sejak periode kedua dirinya menjabat bupati Banyuwangi.

"Bahkan, saya juga dikirimi macam-macam gambar di masa lalu untuk mencegah saya mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Tetapi, kan, saya tetap lanjutkan apa yang baik bagi orang banyak,” ujar Anas.

Perlakuan yang sama persis, kata Anas, sudah diterimanya sejak tahun kedua menjabat Bupati Banyuwangi, tepatnya ketika dirinya menerapkan sejumlah kebijakan, seperti pelarangan pasar modern dan memperjuangkan saham bagi rakyat di sektor pertambangan.

"Bahkan, saya dilaporkan melakukan kriminalisasi kebijakan karena kebijakan-kebijakan tersebut,” ucapnya.

Dia menganggap, semua itu adalah risiko dirinya sebagai pejabat publik yang sedang memperjuangkan nasib rakyatnya. Sebab, membangun daerah bukanlah hal yang mudah.

"Ada pihak yang memang memanfaat momentum Pilkada Jatim," katanya.

Kompas TV Kabar miring kini menerpa pasangan bakal calon gubernur Syaifullah Yusuf-Azwar Anas. Belakangan Azwar Anas dikabarkan mundur dari pencalonan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan KM 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan KM 50

Nasional
Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Nasional
Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Nasional
Uji Materi 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Uji Materi "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Nasional
Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Nasional
Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Nasional
Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: Yang Saya Lakukan Biasa Saja

Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: Yang Saya Lakukan Biasa Saja

Nasional
KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

Nasional
Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Nasional
Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Nasional
BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

Nasional
Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.