Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat 3 Jam di Rumah Megawati, PDI-P Putuskan Tetap Usung Azwar Anas

Kompas.com - 05/01/2018, 19:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memutuskan tetap mengusung Azwar Anas sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Timur.

Keputusan ini diambil dalam rapat pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

"Kami tetap tidak akan mengubah pasangan calon yang ditetapkan," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto seusai rapat.

Hasto mengatakan, keputusan untuk mengusung Azwar Anas bersama Syaifullah Yusuf sudah diambil melalui berbagai pertimbangan yang matang.

(Baca juga: Gus Ipul Bicara soal Risma dan Kriteria Ideal Penganti Azwar Anas)

Oleh karena itu, PDI-P tidak akan goyah hanya karena saat ini tersebar foto mirip Azwar Anas yang beredar luas di media sosial.

Dalam foto tersebut, tampak ada sebotol minuman anggur dan Azwar sedang memangku paha seorang perempuan.

"Partai ini ketika mengambil keputusan memperhatikan rekam jejak, memperhatikan berbagai aspek bagaimana secara kultural kami bekerja sama dengan keluarga besar Nahdliyyin," kata Hasto.

Hasto menduga foto tersebut merupakan sebuah rekayasa. Ia juga mempertanyakan kenapa foto tersebut muncul menjelang pendaftaran Pilgub Jatim pada 8 Januari mendatang.

 

Kerap diteror

Sebelumnya, Anas mengaku belakangan ini kerap menerima teror. Dia juga merasa ada upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya beberapa hari menjelang masa pendaftaran Pilkada Jatim.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com dari pihak Azwar Anas, Jumat (5/1/2018), tidak dijelaskan detail pembunuhan katakter yang dimaksud.

Namun, kabar yang beredar, foto pribadinya beredar di media sosial. Foto tersebut dianggap tidak pantas dilakukan seorang pejabat publik.

"Ada teror kepada saya dan keluarga saya serta ada upaya pembunuhan karakter kepada saya sebagai calon wakil gubernur Jatim," kata Bupati Banyuwangi ini.

(Baca juga: Azwar Anas Diserang, Gus Ipul Ikhlas dan Tunggu Kepastian PDI-P)

Bagi Anas, perlakuan seperti itu sudah kerap diterimanya sejak periode kedua dirinya menjabat bupati Banyuwangi.

"Bahkan, saya juga dikirimi macam-macam gambar di masa lalu untuk mencegah saya mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Tetapi, kan, saya tetap lanjutkan apa yang baik bagi orang banyak,” ujar Anas.

Perlakuan yang sama persis, kata Anas, sudah diterimanya sejak tahun kedua menjabat Bupati Banyuwangi, tepatnya ketika dirinya menerapkan sejumlah kebijakan, seperti pelarangan pasar modern dan memperjuangkan saham bagi rakyat di sektor pertambangan.

"Bahkan, saya dilaporkan melakukan kriminalisasi kebijakan karena kebijakan-kebijakan tersebut,” ucapnya.

Dia menganggap, semua itu adalah risiko dirinya sebagai pejabat publik yang sedang memperjuangkan nasib rakyatnya. Sebab, membangun daerah bukanlah hal yang mudah.

"Ada pihak yang memang memanfaat momentum Pilkada Jatim," katanya.

Kompas TV Kabar miring kini menerpa pasangan bakal calon gubernur Syaifullah Yusuf-Azwar Anas. Belakangan Azwar Anas dikabarkan mundur dari pencalonan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com